Komite III DPD RI kunjungi Bantul
Ujian Nasional (UNAS) yang dijadikan tolok ukur keberhasilan dan kelulusan dalam dunia pendidikan di Pemerintah Indonesia belum bias diterima Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Hal tersebut dinilai tidak adil karena mutu pendidikan juga berbeda antar propinsi atau antar wilayah, dari fasilitas baik sarana prasarana maupun mutu pendidik.
Memang DPD RI menolak adanya Ujian Nasional. Ini memberatkan siswa dan daerah yang berada di pinggiran dan jauh tertinggal kata Ketua rombongan Komite II DPD RI Muhammad Sibli saat berbicara di depan pelaku pendidikan Bantul, Selasa (27/3). Di Gedung Induk Lantai III Pemkab Bantul.
DPD pernah menyampaikan keberatan ke Kemendikbud. Namun dia tetap kukuh karena dianggap sebagai tolok ukur keberhasilan pendidikan. DPD sangat paham dengan kondisi pendidikan daerah karena merupakan perwakilan dari 33 propinsi. Ujian lebih tepat bila dilakukan dengan format baru dengan system regional atau ring. (Dib)
