Hal tersebut disampaikan oleh Dra. Sutatik Kabid. Pemberdayaan Perempuan dan KB pada BKK PP KB Kabupaten Bantul saat memimpin rapat rutin anggota FPK2PA Tingkat Kabupaten Bantul di aula BKK PP KB Bantul, Jumat (28/9).
"Sebetulnya FPK2PA telah disosialisasikan di tingkat kecamatan, namun laporannya sering kali nihil, padahal petugas harusnya aktif jemput bola untuk menelusuri di tingkat desa agar semua kasus KDRT yang terjadi di masyarakat segera dapat dilaporkan dan segera tertangani dengan lebih tuntas." tegas Sutatik.
Dari 80 kasus KDRT tersebut menurut jenisnya yaitu kekerasan fisik 26 kasus, psykis 22, perkosaan 5, pelecehan seksual 4, pencabulan 6, penelantaran 12, trafficking 2. Sedangkan asal kasus dari Kecamatan Sewon 9, Kasihan 13, Bantul 8, Pleret 1 Piyungan 7, Bambanglipuro 6, Dlingo 1, Sedayu 5, Pandak 1, Kretek 6 , Jetis 6, Imogiri 5 , Srandakan 5 Pajangan 3 dan Banguntapan 5.
Saat ini, tambah Sutatik, kasus KDRT dalam bentuk asusila banyak terjadi di warung internet (Warnet) karena warnet di Bantul dan kota lain sebagian besar ruangannya sangat tertutup dan tidak dapat dilihat dari luar ruangan, sehingga potensial sebagai tempat terjadinya tindak asusila yang marak saat ini.
Salah satu anggota FPK2PA dari Kejaksaan Bantul Indri mengatakan bahwa seharusnya tim dari FPK2PA harus secara rutin melakukan koordinasi seperti dengan tim di tingkat kecamatan, sehingga semua tim dapat melakukan tugas pokoknya terutama untuk dapat terjun di tingkat desa dalam rangka jemput bola menemukan kasus dan mengangkatnya ke forum untuk segera tertangani dan dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya.
Untuk tahun 2013, tambah Indri, rumah sianggah bagi Kabupaten Bantul yang disiapkan sebagai Kabupaten Layak Anak hampir terealisasi. (Sit)
