Pada kesempatan tersebut Djoko Sutrisno selaku Ketua Panitia Penyelenggara melaporkan bahwa sosialisasi diikuti oleh 100 peserta yang berasal dari SKPD, Kecamatan dan Desa dari kecamatan Dlingo, Piyungan, Banguntapan, Imogiri, Jetis dan Sewon.
"Sosialisasi kali ini kami baru dapat mengundang beberapa kecamatan beserta desanya, sedangkan kecamatan yang lain akan kami undang pada sosialisasi yang akan datang," kata Djoko.
Sementara Ketua Panwas Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bantul Drs. Sukardi dalam sambuatnnya diantaranya menyampaikan bahwa dalam rangka pencegahan terjadinya pelanggaran, maka sodialisasi diselenggarakan secepat mungkin. Namun saat ini kami dapat baru mengundang dari sebagain perwakilan SKPD dan beberapa kecamatan beserta desanya untuk mengikuti sosialisasi ini, sedangkan SKPD dan kecamatan lainnya akan kami undang pada kesempatan selanjutnya.
"Pada acara ini kami mengundang Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, karena ASN sebagai media awal yang nantinya dapat mentransfer pengetahuan ini kepada pihak lain terkait aturan-aturan penyelenggraan Pemilukada agar tidak terjadi pelanggaran yang akan berdampak kurang baik terhadap aparat di Kabupaten Bantul ini," jelas Sukardi.
Selama acara sosialisasi tersebut sebagai nara sumber diantaranya Asisten Adminisatrasi Umum Kabupaten Bantul Sunarto, SH. MM mewakili Sekretaris Daerah Kab. Bantul dengan materi "Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Bantul Tahun 2015", Budi Masthuri dari Lembaga Ombusmend RI Perwakilan DIY dan Jateng Selatan dengan materi " Peran Ombusmend RI Dalam Pengawasan Pelayanan Publik Selama Pilkada", Drs Supardi, Nuril Hanafi, ST dan Harlina, SH dari Panwas dengan materinya masing-masing.
Pada acara sosialisasi tersebut setiap nara sumber memberikan waktu untuk tanya jawab terkait dengan materi yang disampaikan dan direspon beberapa peserta yang hadir. (Sit)
