Menurut Nugroho Eko Setyanto, Kepala Dinas Kominukasi dan Informatika Kabupaten Bantul, di era keterbukaan ini kebutuhan akan data dan informasi sangat meningkat. Kemudahan user dalam menggali atau mendapatkan informasi saat ini sangatlah mudah, cukup menggenggam satu perangkat pintar atau gadget, netter dengan mudah menemukan informasi yang dia butuhkan.
" Akan tetapi, dibalik kemudahan mendapatkan informasi mengandung resiko dalam pengelolaan informasi, untuk itu perlu langkah antisipasi keamanan data," katanya.
Euforia sosial media yang saat ini begitu menyedot pengguna smartphone kadang dimanfaatkan orang untuk berperilaku yang merugikan orang lain, dari penipuan melalui SMS hingga berita hoax. Untuk itu perlunya kebijakan dalam memanfaatkan dan menggunakan sosial media.
" Kecanggihan perangkat ICT yang kita miliki menimbulkan kerawanan terhadap data dan informasi, munculnya malware wannacry beberapaa saat yang lalu dan sempat menghebohkan dunia maya, menjadi pelajaran buat kita semua dalam mengelola keamanan data atau informasi," ungkapnya.
Sebagai dinas baru yang bertanggungjawab akan keamanan data dari aksi pencurian, pembobolan dan perusak data dan informasi, tidak henti-hentinya mensosialisasikan pemanfaatan jejaring internet secara bijak dan bertanggungjawab. " Saya mengharapkan dari kegiatan Forum Komunikasi Sandi Daerah DIY ini, untuk dapat saling menguatkan komitmen untuk pengamanan data informasi lebih optimal lagi, " tambah Nugroho.
Sementara Iswanto, S.IP Plt Kepala Bagian Pelayanan dari Biro Umum Humas dan Protokol DIY dalam kata sambutannya, menyampaikan rencana kedatangan Tim Evaluasi dan Monitoring dari Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN) besok pada tanggal 13 - 15 September 2017 di lingkungan Pemda DIY. " Saya mewakili atas nama Biro Umum Humas dan Protokol mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi Diskominfo Bantul yang telah memfasilitasi kegiatan Forkomsanda DIY ini, semoga pertemuan ini menghasilkan sesuatu yang berguna untuk kelancaran tugas persandian di wilayah DIY, " kata Iswanto.
Dalam kegiatan Forkomsanda DIY itu, hadir pula perwakilan dari Lemsaneg yang memaparkan beralih namanya Lembaga Sandi Negara (lemsaneg) menjadi Badan Siber dan Sandi Negara. " Perubahan nama tersebut sebagai langkah menata Lembaga Sandi Negara menjadi BSSN guna menjamin terselenggaranya kebijakan dan program pemerintah di bidang keamanan siber, " ujar Arie Setya Dewi, S.ST. (Analis SDP Lemsaneg RI).
Bidang keamanan siber merupakan salah satu bidang pemerintahan yang perlu didorong dan diperkuat sebagai upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi nasional dan mewujudkan keamanan nasional, tambahnya. (rch)
