Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas Dalduk KB PMD) Kabupaten Bantul Drs. H. Mahmudi MSi. saat membuka acara Sosialisasi Kerjasama Antar Desa Di Kabupaten Bantul Tahun 2017 berlangsung di Gedung Induk Lantai III Komplek Parasamya, Kamis (26/10).
Maka dari itu, potensi desa yang ada tersebut membutuhkan SDM yang mampu untuk mengelola dalam wadah yang sudah ada di tingkat desa yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). "Saat ini dari 75 desa yang ada di Kabupaten Bantul yang mendaftarkan BUMDesnya baru 34 desa," ungkap Mahmudi.
Sudah dua tahun ini semua desa menerima dana desa yang jumlahnya cukup besar untuk mendanai desa dalam mengelola potensinya agar semua desa di seluruh Indonesia khususnya di Kabupaten Bantul bisa maju. Dalam kesempatan ini diundang para pengurus BUMDes di 75 desa, Unit Pengelola Kecamatan (UPK), dua hari yaitu hari ini dan kemarin, untuk bisa menyamakan persepsi dalam memajukan desa lewat kerjasama desa yang berkesinambungan.
Sementara dalam acara tersebut sebagai nara sumber adalah Setyobudi Yogyowinarno unsur Satker Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) BPPM DIY dengan tema "Peluang Pembentukan BUMDes Bersama Dalam Rangka Menuju Kemandirian Desa".
Setyobudi diantaranya menjelaskan bahwa, pembangunan daerah perdesaan merupakan gabungan pembangunan antar desa dalam satu Kabupaten. Pengembangan kawasan pedesaan dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan pembangunan partisipatif, pengembangan kerjasama antar desa yang dirumuskan melalui konsep pembangunan berkelanjutan daerah pedesaan.
"Sangat perlu dilakukan kerjasama antar desa, karena saat ini dinamika desa sudah tak terbendung, kemajuan TI, tingkat inovasi dan kreatifitas manusia yang semakin maju. Namun banyak juga hambatan yang harus segera dicari solusi pemecahannya. Hambatan tersebut diantaranya rendahnya aset yang di kuasai desa, rendahnya kualitas SDM, dan tingginya resiko kerentanan pelaku usaha pedesaan." terang Setyobudi.
Di negara kita para pelaku usaha di tingkat desa sebagian besar sangat rentan ambruk. Maka jika BUMDesnya bisa maju, UMKM yang ada di desa akan terselamatkan dari keterpurukan yang menurunkan kesejahteraan maupun menurunkan jumlah tenaga kerja yang terserap.
Budi mencontohkan beberapa sentra UMKM seperti Kasongan, Manding, Peyek Pelem Madu semakin hari tidak semakin eksis, namun justru semakin menurun produksi dan kualitasnya, bahkan saat ini seperti produk kulit lebih didominasi produk Cina. Hal tersebut terjadi karena mereka tidak ada kerja sama antar perajin untuk kelangsungan UMKM nya, namun antar pengrajin jutru saling perang harga yang berakibat semakin mematikan keberadaan mereka.
Seperti di negara Thailand misalnya, di satu desa antar perijinnya mempunyai wadah koperasi yang dikoordinir oleh setingkat kecamatan, dan untuk menjual melalui satu pintu, jadi tidak akan terjadi perang harga atau saling menjatuhkan antar perajin. Seperti pula di Belanda, para petani sayuranpun bekerjasama dengan baik dalam wadah koperasi, sehingga kualitas produk terjaga, harga tetap bagus dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengentaskan pengangguran. (Sit)
