KPPI Kabupaten Karawang Berkunjung di Bantul

Diskominfo - Sebanyak 20 orang anggota Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) bersama para pendampingnya dari Kabupaten Karawang berkunjung di Kabupaten Bantul. Kedatangannya diterima oleh Ketua KPPI Kabupaten Bantul Anis Lestari didampingi Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Sosial P3A) Kabupaten Bantul Drs. Edi Susanto, di Pendopo Parasamya, Senin (30/10).

Dalam sambutan selamat datang Anis menyampaikan bahwa KPPI Kabupaten Bantul baru berumur satu tahun, namun bertekad ingin memberikan sumbangan gagasan dan ide-ide yang bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Bantul. "Kami ingin membantu agar bisa terwujud Pemilu Legeslatif yang akan datang lebih sukses lewat pengkaderan kaum perempuan baik di tingkat Kabupaten, kecamatan hingga tingkat desa," terang Anis.

"Untuk itu," tambah Anis, "kami berharap pula kepada Pemerintah Bantul agar bisa memfasilitasi kepada KPPI, agar dalam pengkaderan dapat berhasil dan berlajan dengan sukses dan lancar."

Sementara Kadis. Sosial P3A menyampaikan bahwa di lembaga legeslatif Kabupaten Bantul terdapat 13 partai, dimana dari semua partai sudah ada perempuan yang mewakili, namun keterwakilannya baru sebesar 9 persen. Tentunya di Kabupaten Karawang kaum perempuan yang sudah terwakili 20 persen di lembaga legeslatif, pasti lebih maju dalam memperjuangkan untuk memajukan potensi kaum perempuan.

Pada acara tersebut Ketua KPPI Kabupaten Karawang Hj. Sri Rahayu Agustina dalam sambutannya menyampaikan bahwa di Kabupaten Karawang saat ini terdapat empat perempuan yang menjadi Ketua Partai dari 12 partai yang ada. Diantaranya Ketua Partai Golkar, Demokrat, PBB dan PPP.

"Kami mewakili kaum perempuan di Kabupaten Kerawang merasa berhak dalam bersuara dan dalam mengambil keputusan dalam merumuskan dan memutuskan kebijakan pemerintah khususnya dibidang pemberdayaan perempuan serta perlindungan kaum perempuan dan anak," terang Sri Rahayu.

"Apalagi Kabupaten Karawang saat ini merupakan daerah kawasan industri terbesar di Asia Tenggara, yang mana kaum perempuan banyak terlibat sebagai tenaga kerjanya, tentu banyak permasalahan yang perlu pendampingan. Untuk itu, dalam munyawarah dan perencanaan pembangunan (Musrenbang) di setiap tahun, banyak kaum perempuan yang kami undang untuk bisa menyampaikan aspirasinya dalam perencanaan pembangunan daerah," pungkas Sri Rahayu. (Sit)

Berbagi:

Pos Terbaru :