Jika pada Triwulan II lalu menghadirkan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, kali ini Bappeda mendatangkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Syafuddin MSi. Suasana pun menjadi semakin hangat karena sudah tentu banyak wartawan hadir untuk mendapatkan informasi menarik langsung dari mantan Wakapolri itu.
Kali ini tema yang diangkat adalah "Optimalisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) untuk Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik."
''Pemerintah harus mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja birokrasi. Adanya SAKIP diharapkan mampu mendorong instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan manfaat atau hasil atas setiap rupiah anggaran yang digunakan. Instansi pemerintah tidak lagi boleh hanya memikirkan besaran realisasi fisik dan serapan anggaran," ungkap Syafruddin.
''Instansi pemerintah sudah harus memikirkan apakah keberadaannya memberikan hasil atau manfaat nyata bagi masyarakat,'' lanjutnya.
Senada, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menyatakan bagaimanapun pemerintahan daerah harus melakukan perubahan. Ini sudah menjadi sebuah keniscayaan karena publik juga senantiasa berubah.
Tantangan maupun aspirasinya tidak bisastuck,kalaustuckberarti tidak aspiratif. Jadi harus dinamis, dinamis itu bicara perubahan, terang Sri Sultan.
Sri Sultan juga menyinggung capaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menjadi poin fundamental sehingga dipakai sebagai prinsip awal dari perubahan sampai mencapaifinish. Program yang dibuat harusnya memang berupa aspirasi publik, agar kebutuhan masyarakat lebih terperhatikan.
Jangan hanya pakai ini (otak), tapi juga pakai ini (rasa), pesan Sri Sultan sambil menunjuk kepala kemudian dadanya.
Tak hanya mendatangkan Menpan-RB, Bappeda juga menghadirkanMata Garuda dan Bukalapak sebagai percontohan dalam rangka menunjang reformasi birokrasi. Mata Garuda adalah organisasi para penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan di wilayah DIY.
Pelibatan dua elemen itu didasari kesadaran bahwa seiring perkembangan zaman, perubahan 4.0 sudah tidak bisa dihindari. Tuntutan masyarakat semakin meningkat dan ingin berubah. Transparansi menguat serta pelayanan publik semakin diharapkan memudahkan urusan masyarakat. Kunci perbaikan ada di reformasi birokrasi, dan harus didorong dengan transformasi yang fundamental, serta tampak nyata.
Reformasi birokrasi tidak hanya bertumpu untuk mendapatkan birokrasi profesional yang mampu melayani rakyat, tapi lebih dari itu yakni untuk meletakkan kemenangan global. Melalui keterlibatan Mata Garuda dan Bukalapak terlihat bahwa kerja sama yang dibangun dengan Pemda DIY juga bertujuan untuk menyiapkan generasi muda yang mampu memenangkan persaingan global dan mampu bersaing di dunia internasional, kata Syafruddin.
Sri Sultan menambahkan, reformasi birokrasi merupakan sebuah keniscayaan, dan semua lapisan masyarakat -- termasuk OPD di DIY -- harus siap. Sebab, kebutuhan masyarakat terkait dengan pemenuhan informasi melalui sebuah pelayanan publik juga berubah-ubah. Dibutuhkan solusi makro nasional, peningkatan kualitas aparat sipil pelayanan publik, dan peningkatan akuntabilitas.
Pada acara ini juga di-launchingaplikasi Jogja Istimewa yang merupakan aplikasi pengembangan terkait kondisi dan potensi informasi. Aplikasi ini digarap olehDinas Kominfo DIY. Di dalamnya terdapate-laporyang saat ini sudah mulai massif digunakan di kabupaten/kota se-DIY.
Pada Triwulan III Evaluasi Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten mendapat Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi (AKIP) Terbaik se - Daerah Istimewa Yogyakarta dari Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X yang dihadiri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
" Alhamdulillah Kab Bantul mendpt Nilai AKIP, matur nuwun doa dan supportnya saudara-saudaraku semua, semoga ke depan Bantul lebih baik lagi, " kata Bupati Bantul.
Source : pemda diy (rch/kominfo)
