Pemerintah Kabupaten Bantul melaksanakan Rapat Koordinasi Pengendalian Pembangunan Triwulan IV di Hotel Ross-in, Sewon, Bantul. Acara ini diselenggarakan secara hybrid pada Selasa siang (22/03) dengan dihadiri oleh jajaran pimpinan OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Wakil Bupati Bantul, Joko Purnomo, turut hadir dalam acara tersebut mewakili bupati.
Rakor Pengendalian Pembangunan ini dilaksanakan dalam rangka mengevaluasi kinerja pemerintah yang telah dilakukan sekaligus menjadi kerangka acuan untuk perencanaan pembangunan kedepan. Pemerintah Kabupaten Bantul masih harus fokus untuk membenahi beberapa sektor terutama sektor-sektor yang terdampak covid-19, salah satunya adalah sektor ekonomi. Diketahui sebelumnya, akibat covid-19, angka kemiskinan di Kabupaten Bantul meningkat menjadi 14,4%. Hal tersebut mengindikasikan ada sekitar 150 ribu warga Bantul yang masuk kategori miskin.
“Kedepan kita akan terus melakukan pembenahan agar roda perekonomian berputar dan kesejahteraan masyarakat juga meningkat”, jelas Joko Purnomo. Dirinya kembali menekankan bahwa pengentasan kemiskinan ini tidak bisa selesai oleh satu perangkat daerah saja, akan tetapi membutuhkan sinergi dan kolaborasi dari berbagai organisasi perangkat daerah.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Bantul sendiri mendapatkan beberapa kendala di tahun 2020 – 2021 kemarin, diantaranya pandemi Covid-19 yang membawa dampak signifikan pada perubahan skema APBD dan perubahan penggunaan aplikasi, yang akhirnya berpengaruh pada serapan Kabupaten Bantul. “Kita harus membuat ekosistem ekonomi yang inklusif, jangan cepat berpuas diri, karena tantangan kedepan semakin beragam dan tuntutan masyarakat semakin tinggi, sehingga pastikan kita bisa melayani masyarakat dengan prima untuk mewujudkan Bantul yang harmonis, sejahtera, dan berkeadilan”, pungkas Joko Purnomo.
