Stunting masih menjadi salah satu primadona pembahasan Pemerintah, khususnya Pemerintah Kabupaten Bantul. Seperti arahan dari Presiden RI yang disampaikan di setiap sambutannya, stunting menjadi salah satu kunci kegagalan dalam membentuk karakter generasi masa depan.
Masih dalam upaya penurunan angka stunting di Kabupaten Bantul, Dinas P3APPKB bersama Satgas Percepatan Penurunan Stunting dan BKKBN menyelenggarakan Diseminasi Audit Kasus Stunting (AKS) Kabupaten Bantul, Rabu (26/10) bertempat di ruang Mandala Sabha Madya Gedung Induk. Turut serta dalam acara ini Wakil Bupati Bantul, Jajaran Forkopimda se-Kabupaten Bantul, Ketua Tim Satgas Percepatan Stunting DIY, Panewu Pandak, Kepala Puskesmas Pandak II, Lurah Caturharjo, dan masih banyak lagi.
Dalam arahan yang disampaikan oleh Wakil Bupati Bantul, Joko Purnomo yang juga merupakan salah satu Tim Audit Kasus Stunting, Wakil Bupati berharap data hasil audit ini nantinya tidak hanya sekedar menjadi data yang harus diketahui saja.
"Karenanya, di forum yang sangat baik ini, jika nantinya data audit sudah keluar, saya mengajak untuk segera action mencari akar permasalahan mengapa angka stunting masih tinggi. Barulah akar permasalahan yang muncul dari sana kita pelajari, jangan sampai muncul di pedukuhan, kalurahan, atau di kapanewon lain," katanya.
Selanjutnya Kepala Dinas P3APPKB menyatakan bahwa berdasarkan hasil audit kasus stunting Tahun 2022 di Kabupaten Bantul terdapat 3.056 kasus stunting dari 45.485 balita yang ditimbang dengan kelompok sasaran audit utama yaitu calon pengantin, ibu hamil, ibu nifas, baduta, dan balita. Sedangkan berdasarkan lokus percontohan audit kasus stunting di Kalurahan Caturharjo, Pandak atau wilayah Puskesmas Pandak II, terdapat beberapa kasus resiko tinggi stunting pada masing-masing kelompok sasaran audit. Faktor utama penyebab resiko tinggi stunting terbanyak adalah overweight, underweight, KEK, anemia, dan perokok pasif.
