Perlu Koordinasi dan Sinergi Guna Tuntaskan Permasalahan Reforma Agraria di Kabupaten Bantul

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul melaksanakan Rapat Koordinas Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Bantul,Rabu (30/11/22). Rakor ini bertempat di Hotel Grand Rohan Jogja dan dihadiri oleh Bupati Bantul, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Kabid Penataan dan Pemberdayaan Kantor Wilayah Provinsi DIY, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, serta akademisi dari Fakultas hukum dan Fakultas Peternakan UGM.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, Iskandar Subagya, S.H., M.Hum menyampaikan bahwa fokus dari GTRA Kabupaten Bantul 2022 ialah terkait dengan penataan aset dan penataan akses. Pada penataan aset, terdapat beberapa permasalahan yang sedang ditangani, diantaranya mengenai tanah istimewa, tanah tak bertuan, dan tukar menukar tanah kas desa. Sementara terkait penataan akses, tim sudah membuat target untuk pendampingan dengan jumlah sumber daya penataan akses sebanyak 60, yang terdiri dari 27 peternak sapi dan 33 peternak kambing yang semuanya ada di Kalurahan Sriharjo. 

"Terkait permasalahan perihal tanah yang sedang ditangani, maka perlu ada rumusan yang dihasilkan di dalam kegiatan GTRA. Karena rumusan itu kita butuhkan untuk direkomendasikan dalam rangka membantu penyelesaian masalah di masyarakat," ujar Iskandar.

Sejalan dengan hal tersebut, Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih turut menuturkan bahwa dua fokus dari reforma agraria yaitu penataan aset dan penataan akses penting untuk dipastikan agar performa agraria benar-benar melahirkan kepastian hukum dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat di Kabupaten Bantul. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka tugas reforma agraria perlu dikoordinasikan lintas OPD dan lintas sektor.

"Saya menyerukan kepada seluruh OPD di Kabupaten Bantul yang terkait, bahwa semuanya harus terlibat dalam mengakselerasi tujuan-tujuan di dalam GTRA Kabupaten Bantul, karena tanpa koordinasi dan sinergi dengan lintas OPD ini tentu tujuan reforma agraria ini akan sulit tercapai," pesan Halim. (Ag)

 

 

 

 

Berbagi:

Pos Terbaru :