Pagu Indikatif 2023, Bantul Maksimalkan Anggaran untuk Kalurahan dan Kapanewon

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul menjadi tuan rumah diselenggarakannya Rapat Penyampaian Pagu Indikatif Bantuan Keuangan TA. 2023 (PPBMP, BKK, P2MK, TMMD, KB-PM, PASAR DESA) Dan Penyampaian DIKAL TA. 2022. Rapat ini diselenggarakan pada Rabu (14/12/2022) bertempat di Pendopo Manggala Manding, Kompleks Pemkab Bantul.

Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk memberikan informasi terkait bantuan keuangan untuk tahun 2023 berupa PPBMP, BKK, P2MK, TMMD, KB-PM, Pasar Desa, dan DIKAL (Dana Insentif Kalurahan) tahun 2022. Pagu indikatif adalah ancar-ancar pagu anggaran yang diberikan kepada kementerian/lembaga sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja mereka 

Proses penyusunan anggaran dimulai dari penyusunan Pagu Indikatif sebagai indikasi awal kebutuhan anggaran untuk membiayai pelaksanaan kegiatan dan target kinerja kalurahan dan kapanewon yang akan dicapai ditahun yang akan datang.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul, Dra. Sri Nuryanti, M.Si., membuka acara. Dalam sambutannya, Nuryanti menyampaikan bahwa dengan diadakannya pertemuan ini, diharapkan agar bantuan keuangan yang akan disampaikan, bisa dianggarkan oleh semua kalurahan dan kapanewon di Bantul. 

“Karena kegiatan ini nilai rupiahnya cukup besar, sehingga jangan sampai ini disampaikan di perubahan APBKal (Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan) tahun 2023, tetapi agar dimasukkan di APBKal murni tahun 2023 saja,” tegas Sri Nuryanti.

Bupati Kabupaten Bantul, H. Abdul Halim Muslih juga hadir di acara ini dan menyampaikan sambutan. Dalam sambutannya, Halim menyampaikan bahwa diharapkan dengan diadakannya acara ini agar pemanfaatan keuangan desa ini bisa bersinergi dengan pemerintah kabupaten, dan agar pencapaian pembangunan yang dilakukan bisa dilakukan bersama.

“Pemerintah Kabupaten Bantul telah mengambil keputusan politik, agar keuangan desa itu terus menerus kita tingkatkan disertai pengarahan-pengarahan seperlunya agar pemanfaatan keuangan desa ini bisa bersinergi dengan pemerintah kabupaten,” ujar Halim.

 

Berbagi:

Pos Terbaru :