Peristiwa Serangan Umum 1 Maret yang menjadi salah satu embrio lahirnya Hari Penegakan Kedaulatan Negara bukan sekadar pertempuran belaka, melainkan suara politik yang dengan lantang menyatakan kepada dunia internasional bahwa eksistensi Republik Indonesia masih tegak. Kendati pimpinan negara ditawan dan Belanda kembali berusaha mengambil alih wilayah jajahan, para pejuang enggan dipukul mundur dan terus mendesak tirani penjajahan keluar dari bumi khatulistiwa.
Kini, di era kemerdekaan, makna kedaulatan tidak hanya terbatas pada wilayah fisik atau sejarah. Sebab makna kedaulatan harus merasuk ke denyut kehidupan masyarakat. Dalam tataran ini, penegakan kedaulatan adalah katalis yang menginspirasi kedaulatan rakyat yang lebih luas. Sebagaimana tema Hari Penegakan Kedaulatan Negara tahun ini, yakni Kedaulatan yang Beradab Penentu Masa Depan Bangsa.
“Tema Hari Penegakan Kedaulatan Negara tahun ini adalah kedaulatan yang beradab, penentu masa depan bangsa. Tema ini merefleksikan sebuah ajakan menuju sebuah tataran di mana sebuah kedaulatan sejati menjadi pondasi kemajuan bangsa,” ujar Wakil Bupati Bantul, Joko Purnomo, yang membacakan amanat Gubernur DIY saat menjadi inspektur upacara peringatan Hari Penegakan Kedaulatan Negara di Lapangan Paseban, Rabu (1/3/2024).
Lebih lanjut, dalam amanat tersebut dijelaskan bahwa kedaulatan harus menjadi praktik harian yang merasuk dalam setiap interaksi maupun kebijakan. Dalam kedaulatan budaya misalnya. Kekayaan dan keragaman budaya bangsa harus menjadi pilar identitas nasional. Kemudian kedaulatan sosial, di mana setiap individu dihargai dan dilindungi, memastikan tidak ada yang tertinggal atau dilupakan.
Semantara itu, dalam ranah kedaulatan ekonomi, kesejahteraan haruslah dibangun atas dasar keadilan dan kesetaraan yang memungkinkan setiap warga negara berkontribusi dan menikmati hasil pembangunan. Untuk kedaulatan politik, kedaulatan ini menjamin kebebasan berpikir, berbicara, dan berpartisipasi dalam kehidupan berdemokrasi. (Els)
