Dengan mengambil tema Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Bantul menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik, Rabu (6/11/2024), bertempat di Ruang Mandala Saba Madya Parasamya. Dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul, kegiatan ini dihadiri oleh seluruh perangkat daerah di Kabupaten Bantul, perwakilan akademisi, media massa, serta organisasi kemasyarakatan.
SAKIP merupakan rangkaian sistem yang mengintegrasikan berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pentahapan, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja intansi pemerintah.
Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul, Agus Budiraharja, menuturkan bahwa tujuan diselenggarakannya Forum Konsultasi Publik ini adalah untuk memperoleh pemahaman hingga solusi antara penyelenggara pelayanan dan masyarakat, dalam hal ini akan evaluasi kebijakan yang ditetapkan oleh penyelenggara pelayanan, sehingga diperoleh kebijakan yang efektif dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik. Ia menekankan pentingnya penerapan SAKIP sebagai wujud komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas kinerja dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurutnya, SAKIP tidak hanya sekedar mengejar nilai, tetapi SAKIP menggambarkan sistem akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Bantul.
"Implementasi SAKIP adalah bagian dari upaya kita bersama untuk memastikan bahwa setiap program dan anggaran yang dikeluarkan benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat. SAKIP membantu kita untuk bekerja lebih terstruktur dan terarah, serta mengukur capaian kinerja secara objektif," jelasnya.
Selain membuka acara, Agus juga menyampaikan bahwa implementasi SAKIP merupakan tantangan tersendiri, terutama dalam hal konsistensi penerapannya di semua perangkat daerah. Oleh karena itu, kolaborasi yang melibatkan perangkat daerah, akademisi, dan organisasi masyarakat diperlukan agar sistem ini dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.
“Apabila SAKIP bernilai A, berarti pemerintahan kita bersih, akuntabel dan berorientasi pada kualitas pelayanan,” tutur Agus.
Sebagai narasumber, hadir pula perwakilan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) DIY yang memberikan pemaparan mengenai kebijakan dan strategi peningkatan akuntabilitas kinerja. Narasumber dari BAPPEDA DIY menjelaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat untuk memastikan efektivitas implementasi SAKIP dalam meningkatkan pelayanan publik dan pencapaian target pembangunan daerah. Narasumber menjelaskan bahwa SAKIP berfungsi sebagai alat untuk mengukur kinerja, mengoptimalkan pemanfaatan anggaran, serta memastikan bahwa setiap perangkat daerah memiliki perencanaan dan evaluasi kinerja yang jelas. Dengan sistem ini, setiap program kerja dapat terpantau, sehingga potensi inefisiensi atau ketidaksesuaian dengan target awal dapat diantisipasi dan diperbaiki.
Dengan dilaksanakannya kegiatan Forum Konsultasi Publik ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam upaya pencapaian peningkatan nilai evaluasi implementasi SAKIP di Kabupaten Bantul sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan public di Kabupaten Bantul sehingga mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bantul pada khususnya. (Ans)
