Pemerintah Kabupaten Bantul menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026. Musrenbang ini menjadi yang pertama dilaksanakan di Kabupaten Bantul untuk tahun 2025 dan berlangsung di Kapanewon Jetis, Selasa (4/2/2025).
Musrenbang menjadi wadah bagi masyarakat, pemerintah, serta pemangku kepentingan lainnya untuk merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih efektif dan tepat sasaran. Musrenbang RKPD yang mengambil tema Penguatan Ekonomi Berbasis Sektor Unggulan Didukung SDM Berkualitas dan Infrastruktur Berkelanjutan ini penting, dalam rangka menjaring aspirasi dan masukan dari masyarakat guna memastikan pembangunan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.
Panewu Kapanewon Jetis, Anwar Nur Fahrudin, dalam sambutannya menyebut Kapanewon Jetis memiliki sejumlah potensi besar untuk dikembangkan. Seperti pasar hewan dan bengkel andong Pandowo Limo yang ada di Kalurahan Patalan, wireless tourism dan sentra jamu di Kiringan, kawasan warga terpadu di Sumbergagung, batik nitik di Trimulyo serta Sesar Opak Bukit Mengger (SOBM). Meski demikian, masih terdapat sejumlah masalah yang harus diselesaikan.
“Ada beberapa permasalahan yang saat ini belum terakomodir, seperti tindak lanjut pengembangan SOBM di Kalurahan Trimulyo, akses serta sarana dan prasarana yang mendukung wireless tourism di Kalurahan Canden, belum tersedianya ruang terbuka hijau yang dilengkapi dengan fasilitas wifi publik di Kapanewon Jetis, belum optimalnya unit usaha Bumkal, serta penyelesaian pembangunan komplek pendopo Kalurahan Sumberagung,” katanya.
Sementara itu, Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih, saat membuka Musrenbang RKPD mengatakan, isu kesejahteraan seperti kemiskinan, pengangguran, dan belum optimalnya pengelolaan sumber daya yang kita miliki menjadi fokus utama pemerintah saat ini.
“Ini semua harus kita atasi dengan diantaranya menuntaskan infrastruktur ekonomi kita, maka mulai 2026 nanti kita akan lebih menggenjot infrastruktur perdesaan kita. Ini kita bereskan dulu, kita minta Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan untuk mendata daerah-daerah dengan krisis air,” ujar Bupati. (Fza)
