Pemerintah Kabupaten Bantul menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029 secara daring dan luring, Senin (05/05/2025). Kegiatan strategis yang berlangsung di Mandala Saba Madya Gedung Induk Lt 3 Kompleks Parasamya Kabupaten Bantul ini menandai dimulainya pembangunan lima tahunan pertama dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025–2045. Dalam Musrenbang ini, hadir unsur Forkopimda, DPRD, OPD, akademisi, tokoh masyarakat, serta perwakilan dari desa dan kelurahan di Kabupaten Bantul.
Dalam sambutannya, Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih menyampaikan bahwa periode 2025–2029 merupakan tahapan awal yang sangat penting sebagai pondasi menuju visi besar Indonesia Emas 2045. Tahapan ini disebut sebagai penguatan pondasi transformasi, yang akan menjadi dasar dalam melanjutkan pembangunan jangka panjang.
"Visi kita dalam RPJMD kali ini adalah terwujudnya Kabupaten Bantul yang maju, kuat, demokratis dan sejahtera dalam bingkai keberagamaan dan budaya istimewa," ujar Halim.
Lebih lanjut, Bupati Bantul menekankan pentingnya membangun masyarakat Bantul yang tangguh, produktif, dan berdaya saing, serta fokus pada tujuan pembangunan. Ia juga menyoroti keberhasilan visi pembangunan sebelumnya, yang menitikberatkan pada terwujudnya pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan, dan akuntabel. Keberhasilan tersebut tercermin dari capaian opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dan nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) yang mencapai predikat AA.
"Kini kita beralih menuju birokrasi yang kreatif, inovatif, dan kolaboratif. Oleh karena itu, setiap tahun kita dorong Aparatur Sipil Negara (ASN) kita untuk melahirkan inovasi-inovasi baru," jelasnya.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, Pemkab Bantul telah mengembangkan sistem BINA (Bantul Innovation Award) yang memberikan ruang penghargaan bagi inovasi, baik secara perorangan maupun kelembagaan.
Lebih lanjut, Halim menjelaskan bahwa lima misi utama Kabupaten Bantul dijabarkan ke berbagai permasalahan dan isu strategis, serta mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Beberapa isu strategis yang menjadi fokus di antaranya: tingginya angka kemiskinan, ketimpangan pendapatan, belum optimalnya penanganan pengangguran, berkurangnya lahan pertanian, ketimpangan kualitas infrastruktur antar wilayah, serta pentingnya pengurangan risiko bencana.
Dalam forum tersebut, para peserta daring maupun luring dapat memberikan masnukan dan kritik konstruktif demi penyempurnaan dokumen perencanaan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Musrenbang RPJMD 2025–2029 diharapkan mampu merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan yang tidak hanya menjawab tantangan zaman, tetapi juga membuka peluang-peluang baru untuk menjadikan Bantul lebih maju dan berdaya saing di tingkat nasional dan global. (Ans)
