Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul menunjukkan komitmen kuat dalam memperkuat sistem akuntabilitas kinerja birokrasi melalui kegiatan Pendampingan Persiapan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2025, yang dilaksanakan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) secara daring di Gedung Mandala Saba Lantai III, pada Selasa (29/7/2025).
Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Wakil Bupati Bantul, Aris Suharyanta. Dalam sambutannya, ia menegaskan pentingnya menjaga kesinambungan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Kami berkomitmen untuk mempertahankan serta meningkatkan budaya kerja yang berorientasi pada hasil. ASN kita harus profesional, produktif, dan unggul. Evaluasi ini menjadi momen penting untuk memperkuat akuntabilitas dan efektivitas pelayanan publik di Bantul,” tegasnya.
Berdasarkan hasil evaluasi tahun sebelumnya, Pemkab Bantul mencatat capaian nilai SAKIP sebesar 81,27 dan nilai Reformasi Birokrasi sebesar 88,00. Tahun ini, Pemkab menargetkan peningkatan kualitas pada seluruh aspek, termasuk perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja. Hal ini bertujuan agar setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul, Agus Budiraharja, menambahkan bahwa Pemkab juga terus mengembangkan aplikasi e-SAKIP sebagai bagian dari upaya digitalisasi kinerja dan pengambilan keputusan berbasis data.
“Inovasi dan adaptasi sistem merupakan keharusan. Kami ingin e-SAKIP mampu mencerminkan dinamika pemerintahan yang agile dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Hadir sebagai narasumber utama Analis Kebijakan Ahli Muda, Deputi Bidang RB, Akuntabilitas Kerja dan Pengawasan, KemenPAN-RB, Arif Tri Hariyanto S.H., LL.M. Dalam arahannya, ia mengingatkan agar daerah tidak terjebak dalam zona nyaman hanya karena nilai kinerja yang tinggi.
“Akuntabilitas bukan sekadar prosedur. Ia harus ditransformasikan menjadi manfaat konkret yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Outcome lintas sektor dan kolaborasi adalah kuncinya,” ujarnya.
Dalam forum tersebut juga disampaikan refleksi atas berbagai program lintas sektoral yang telah berjalan, termasuk integrasi dengan program prioritas nasional seperti ketahanan pangan, sekolah rakyat, dan pemberdayaan masyarakat terdampak bencana.
“Dengan persiapan yang lebih matang, semoga evaluasi SAKIP tahun ini menjadi pemacu agar kinerja seluruh unit kerja di Kabupaten Bantul semakin akuntabel, terukur, dan berdampak nyata,” tutup Wakil Bupati mengakhiri sambutannya.
Sebagai tindak lanjut, seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemkab Bantul diharapkan segera melakukan pembenahan dan penyesuaian terhadap indikator kinerja serta memperkuat sinergi lintas sektor. Kolaborasi aktif antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, efisien, dan berorientasi pada hasil.
Komitmen yang ditunjukkan pada kegiatan ini menjadi pondasi penting dalam membangun Kabupaten Bantul yang maju, adaptif, dan berdaya saing tinggi di tengah tantangan pembangunan nasional. (AG)
