Transformasi menuju pemerintah digital merupakan bagian penting dari upaya reformasi birokrasi tematik yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia, dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik secara cepat, terukur, transparan, akuntabel, dan efisien, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.
Kabupaten Bantul sebagai salah satu daerah yang berkomitmen untuk mendukung program transformasi digital nasional, terus berupaya memperkuat kesiapan perangkat daerah dalam melaksanakan tata kelola pemerintah digital. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Bantul melalui Dinas Komunikasi dan Informatika menggelar kegiatan Pendampingan Pemerintah Digital yang difasilitasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Bertempat di Gedung Mandala Saba Madya, pada Rabu (6/8/2025).
Acara ini dihadiri Wakil Bupati Bantul, Aris Suharyanta, Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul, Agus Budiraharja, jajaran Asisten dan Staf Ahli Pemkab Bantul, Kepala Dinas Kominfo se-DIY, serta Kepala OPD dan Panewu se-Kabupaten Bantul.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul, Bobot Ariffi’ Aidin, dalam laporan penyelenggara mengatakan kegiatan pendampingan pemerintah digital merupakan bagian dari fasilitasi internal dalam meningkatkan pemahaman, komitmen, dan kesiapan perangkat daerah dalam mengkomunikasikan pemerintah digital secara bertahap dan berkelanjutan.
“Sebagai upaya awal persiapan Pemkab Bantul dalam menghadapi evaluasi pemerintah digital yang akan dimulai pada tahun 2026. Dalam evaluasi ini, pendekatan penilaian tidak lagi berorientasi pada dokumen dan kapabilitas aplikasi semata. Melainkan lebih mengedepankan kepuasan pengguna terhadap layanan digital pemerintah, baik layanan publik maupun layanan administrasi pemerintahan,” katanya.
Senada dengan hal tersebut, Agus Budiraharja, mengajak perangkat daerah untuk mempersiapkan diri agar Bantul menjadi pionir pemerintah digital.
“Bantul ini SPBE-nya dalam kategori sangat baik. Setelah kebijakan berubah dari SPBE menjadi pemerintah digital, kita ingin juga seperti waktu SPBE, kita bisa berlari lebih cepat lalu menjadi pionir,” ucap Agus.
Sementara itu, Wakil Bupati Bantul, Aris Suharyanta, menyatakan pemerintah digital lebih dari sekadar urusan teknologi atau aplikasi. Pemerintah digital adalah perubahan tata kelola yang adaptif dan berorientasi pada pengguna.
“Ini bukan hanya tugas Dinas Komunikasi dan Informatika, melainkan tanggung jawab kita semua sebagai perangkat daerah untuk berkontribusi dalam transformasi pelayanan publik,” tutur Wakil Bupati.
Narasumber pada kesempatan ini adalah Asisten Deputi Koordinasi Penerapan Transformasi Digital Pemerintah, Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah, Kementerian PANRB, Mohammad Averrouce. Dalam paparannya ia menegaskan bahwa transformasi digital bukan hanya soal teknologi, tapi perubahan paradigma, budaya kerja, dan proses bisnis birokrasi untuk pelayanan publik yang lebih efektif dan responsif.
Sementara itu, Analis Kebijakan Pertama Kementerian PANRB, Arman Kurniawan, selaku narasumber kedua juga menekankan pentingnya kolaborasi, integrasi data, dan budaya kerja adaptif sebagai kunci sukses transformasi digital di pemerintahan.
Acara ini menjadi momentum memperkuat sinergi antar perangkat daerah di DIY demi pemerintahan digital yang inklusif dan berkualitas. (Fza/Ag)
