Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), bersama Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X, dan Bupati Bantul, meninjau Jembatan Pandansimo pada Kamis (9/10/2025).
Jembatan yang memiliki panjang total 2,3 kilometer dengan jembatan utama sepanjang 675 meter ini dibangun dengan anggaran kurang lebih Rp863 miliar. Proyek ini merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat dalam meningkatkan konektivitas wilayah dan mendukung pembangunan infrastruktur yang lebih merata di kawasan selatan Yogyakarta.
“Ini bisa meningkatkan konektivitas antarwilayah, mobilitas masyarakat, manusia, barang, dan jasa juga harusnya semakin efisien. Mengurangi biaya mobilitas, biaya angkut, biaya produksi, waktunya berkurang. Dan dengan demikian, kita berharap ekonomi semakin tumbuh dengan positif di wilayah ini,” ujar AHY.
Selain mendukung konektivitas, jembatan ini juga diharapkan menjadi pintu masuk baru untuk pengembangan sektor pariwisata di Bantul. Sri Sultan HB X menyampaikan rencana pengembangan wisata parasailing memanfaatkan kondisi angin di kawasan selatan Yogyakarta. Potensi ini diharapkan dapat menarik wisatawan mancanegara, terutama saat musim angin di Bali tidak memungkinkan aktivitas tersebut. Dengan demikian, jembatan ini bukan hanya menjadi fasilitas lalu lintas, tetapi juga bagian dari strategi besar pengembangan pariwisata selatan DIY.
“Kalau di Bali itu Januari sampai Juni. Sehingga harapannya, orang-orang asing itu karena arah angin berubah sehingga tidak bisa mereka melakukan aktivitas parasailing itu di Bali, pindah ke sini untuk melakukan dari Juni sampai akhir tahun,” tutur Ngarso Dalem.
Tiga proyek strategis nasional pembangunan kawasan selatan yakni Jembatan Pandansimo, Jembatan Kretek 2, dan Kelok 23 ditaksir memiliki nilai total sekitar Rp1,5 triliun. Dalam konteks ini, Sri Sultan Hamengkubuwono X menekankan rancangan Yogyakarta Madep Ngidul, yakni mendorong pembangunan dari arah selatan, dengan Kabupaten Gunungkidul, Bantul, dan Kulon Progo sebagai terasnya.
Menanggapi inisiatif Ngarso Dalem, pemerintah daerah mulai merancang penataan kawasan pesisir selatan, khususnya di Bantul. Pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan tentu akan memudahkan akses transportasi menuju delapan pantai di wilayah Bantul, yang sebagian besar merupakan destinasi wisata berbasis komunitas.
Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih, menyebutkan bahwa pemerintah daerah akan mulai dengan menata Tempat Pemungutan Retribusi (TPR) sebagai langkah awal integrasi kawasan wisata. Konsep satu pintu untuk semua diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan wisatawan sekaligus efisiensi tata kelola pariwisata.
“Nah, langkah pertama pemerintah apa? Salah satunya menata TPR-TPR itu. Nanti akan banyak TPR, jadi akan dibuat one gate for all. Jadi dari pintu manapun wisatawan masuk, itu bisa menikmati pantai sepanjang ini,” jelasnya.
Sementara saat ditanyai tentang tarif tiket masuk, Halim menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak semata-mata mengejar Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebab menurutnya, pariwisata bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Oleh karena itu, tarif yang sampai saat ini ditetapkan sebesar Rp 15.000,-, sengaja dibuat terjangkau agar menarik lebih banyak wisatawan dan membuka peluang ekonomi bagi masyarakat sekitar.
“Yang disasar pemerintah itu PDRB, Produk Domestik Regional Bruto. Yang penting masyarakat itu bisa berjualan karena banyaknya wisatawan,” pungkas Halim. (Hahn)
