Pemerintah Kabupaten Bantul menyambut tahun 2026 dengan tantangan yang menguji soliditas, yakni menurunnya APBD (Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah) dana APBKal (Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan). Salah satu yang terdampak adalah Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (PPBMP).
Mulanya, anggaran PPBMP adalah 50 juta rupiah per tahun. Lalu pada tahun ini, anggaran tersebut dipangkas sehingga menjadi 40 juta rupiah per tahun. Walau anggaran menurun, 40% anggaran PPBMP harus tetap dialokasikan pada penanganan kemiskinan.
“Kita hadapi sama-sama dengan optimis. Peluang lain tetap terbuka lebar. Soliditas kita semakin diuji karena pelayanan publik tidak boleh loyo walau APBD dan APBKal turun,” ujar Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih, di hadapan seluruh Panewu, Lurah, dan Bamuskal se Kabupaten Bantul, Selasa (6/1/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Bupati saat memberi pengarahan tentang pelaksanaan pengelolaan keuangan Kalurahan Tahun Anggaran 2026 di Gedung Mandhala Saba Lantai 3, Kompleks Parasamya, Bantul.
“Bukan tidak mungkin kita akan menghadapi lebih banyak ketidakpuasan masyarakat karena kegiatan menurun. Tapi jangan sampai layanan publik turun drastis. Apalagi kalurahan itu ujung tombak pembangunan,” imbuh Bupati.
Pesan yang juga ditekankan adalah bagaimana menjalankan tata kelola keuangan di kalurahan secara transparan dan akuntabel, alias bisa dipertanggungjawabkan. Baik itu akuntabel secara hukum maupun secara politik.
“Akuntabel secara politik yang kami maksud adalah apakah kegiatan yang dilakukan pemerintah benar-benar dikehendaki masyarakat. Jangan sampai kegiatan dilakukan, sah secara anggaran dan hukum, tapi masyarakat tidak butuh,” ujar Halim.
Lurah-lurah di Bantul telah menyadari hal tersebut. Salah satunya Lurah Pleret, Taufiq Kamal. Ia menyebut, selama ini Kalurahan Pleret berupaya menggerakkan masyarakat demi terwujudnya pemerintahan yang akuntabel.
“Kemarin waktu desk anggaran, kami lakukan dengan Google Spreadsheet. Masyarakat bisa memantau langsung dengan bergabung melalui Google Meet. Jadi bisa terlihat, oh yang ini anggarannya berkurang atau sebagainya. Kami sebisa mungkin libatkan masyarakat di berbagai kegiatan,” jelas Taufiq.
Terkait anggaran yang dipangkas, Kalurahan Pleret telah melakukan ancang-ancang. Ada beberapa strategi dilakukan agar kegiatan di kalurahan tetap berjalan sebagaimana mestinya.
Hal senada disampaikan oleh Lurah Sriharjo, Titik Istiyawatun Khasanah. Ada banyak pintu yang siap diketuk demi pelayanan publik optimal.
“Ya memang terpangkas. Tapi kami rasa, Dana Desa bukan satu-satunya. Suntikan bantuan bentuknya juga tidak hanya uang. Kami bangun networking dari berbagai pihak. Dari kampus, dari lembaga-lembaga swasta, dan yang lain. Kami upayakan semua yang kami bisa,” ungkap Titik. (Els)
