Upaya percepatan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bantul terus diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor. Salah satunya diwujudkan dengan penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD) Sinergi Lintas Sektor dan Pengembangan Model Intervensi Inovasi Pengentasan Kemiskinan Ekstrem Berbasis Pemberdayaan Ekonomi, yang menjadi forum strategis untuk merumuskan langkah konkret dan berkelanjutan.
FGD yang digelar di gedung induk Mandala Saba pada Jumat (30/1/2026) ini melibatkan perangkat daerah terkait, akademisi, pelaku usaha, lembaga keuangan, komunitas, serta perwakilan masyarakat. Forum tersebut menjadi ruang strategis untuk menyamakan perseps yang tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih, dalam sambutannya menyampaikan harapan agar sinergi lintas sektor yang dibangun melalui FGD ini mampu memberikan dampak signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Bantul.
“Kami berharap angka kemiskinan di Kabupaten Bantul pada tahun 2026 dapat ditekan hingga di bawah dua digit atau kurang dari 10 persen. Target ini tentu membutuhkan kerja bersama, komitmen yang kuat, serta keberlanjutan program yang benar-benar menyentuh masyarakat,” ujar Halim.
Bupati menegaskan bahwa upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara terpadu, terarah dan berkelanjutan, dengan fokus pada peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat, penguatan usaha produktif, serta pendampingan yang berkesinambungan.
“Penanganan yang dirumuskan perlu diarahkan tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi mampu mendorong kemandirian ekonomi masyarakat sehingga kesejahteraan dapat meningkat secara berkelanjutan. Dengan demikian, masyarakat kurang mampu ke depan dapat memiliki kesempatan bekerja dan berusaha secara mandiri melalui kolaborasi bersama pemerintah daerah,” imbuh Halim.
Sejalan dengan hal tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul, Agus Budiraharja, menyampaikan bahwa sinergi lintas sektor menjadi kunci dalam menuntaskan kemiskinan dengan menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam proses peningkatan kesejahteraan.
“Penanganan kemiskinan tidak cukup hanya melalui program bantuan, tetapi harus diarahkan untuk memperkuat kapasitas masyarakat agar mampu bangkit dan berdaya. Oleh karena itu, diperlukan keselarasan program dan pendampingan antar perangkat daerah serta dukungan seluruh pemangku kepentingan agar langkah penanganan yang dilakukan tidak tumpang tindih dan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” ujar Agus.
Agus menambahkan bahwa koordinasi lintas sektor yang solid, didukung integrasi data yang akurat, menjadi fondasi penting untuk memastikan setiap program tepat sasaran serta benar-benar berdampak dalam menuntaskan kemiskinan di Kabupaten Bantul. (ADS)
