Satu per satu, sejumlah tokoh masyarakat dan perwakilan warga Pedukuhan Glugo, Panggungharjo, Sewon, Bantul, mengutarakan pandangan mereka pasca kejadian pembubaran kegiatan beribadah jemaat Gereja Misi Sejahtera (GMS) pada 24 Mei lalu. Jajak pendapat ini disampaikan langsung di hadapan Bupati Bantul, jajaran Forkopimda, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, hingga Plt. Kepala Bagian Kesbangpol dalam Rakor Cipta Kondisi dan Jaring Aspirasi Warga di Aula Kalurahan Panggungharjo, Senin (8/6/2026).
“Dari warga kami memang ada dua pandangan berbeda. Ada yang bersikap netral atau tidak terpengaruh, ada pula yang menolak keberadaan GMS,” ujar Dukuh Glugo, Isnaniah Nur Utami.
Isna menjelaskan, bagi warga yang tidak setuju, akar masalahnya lebih kepada komunikasi yang kurang terbuka antara GMS dengan warga sekitar. Awal tahun, pihak GMS datang ke Glugo untuk meminta izin domisili. Tapi, waktu itu belum ada komunikasi tentang izin penggunaan bangunan sebagai tempat ibadah.
“Tapi pada prinsipnya, kami menyadari kami hidup di Indonesia dengan segala keberagamannya. Beberapa warga juga sudah memberi masukan supaya diizinkan untuk beribadah sementara,” imbuh Isna. Dikatakan sementara karena gedung yang dipakai GMS memang sifatnya adalah sewa.
Tidak hanya Isna, warga lain juga mengutarakan pendapat masing-masing. Soal bagaimana memisahkan urusan beribadah dengan izin tempat ibadah. Atau bagaimana seharusnya komunikasi yang terjalin antar warga dapat berjalan dengan baik.
“Kami melihat bahwa kita sedang diuji. Bagaimana kita merespons kejadian kemarin, bagaimana kita menjalankan sunnah Rasul berupa toleransi. Dan saya yakin di agama lain juga begitu,” tutur Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih, saat menanggapi aspirasi warga.
Halim juga mengaku Pemkab Bantul telah berkomunikasi dengan pihak GMS, menyampaikan beberapa imbauan dan mendorong penyelesaian perizinan yang hingga kini masih berproses.
“Ke depannya, kami berharap keterbukaan dalam komunikasi harus diterapkan. Transparan saja. Tidak perlu ada yang ditutupi. Tidak hanya untuk GMS, tapi untuk semuanya saja. Karena sikap keterbukaan ini juga akan berpengaruh terhadap respons masyarakat,” imbuh Halim.
Hal lain yang ditekankan Halim, kebinekaan adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari karena sudah menjadi kehendak Tuhan. Bahwa ada perbedaan, adalah wajar. Toleransi tetap dijunjung tinggi. Keberagamaan ini tentunya juga membawa konsekuensi.
“Tentu tidak semua harapan bisa dikabulkan. Karena masing-masing kepala pasti punya harapan sendiri. Tapi tetap harus ada keputusan yang diambil, melalui musyawarah mufakat. Kejadian pembubaran kemarin, apapun latar belakangnya, tidak boleh dijadikan alasan untuk tidak dicari solusinya,” tegas Halim.
Pentingnya lagi, tidak patut bagi warga Bantul untuk melakukan persekusi ataupun intimidasi. Hal tersebut bukanlah respons yang bijak. Pembubaran kegiatan beribadah, misalnya. Apa yang dilakukan tersebut sama sekali tidak merepresentasikan warga Bantul karena sejatinya, Bantul sangat menjunjung tinggi keberagaman. (Els)
