Keberadaan kaum difabel yang semakin tinggi kiprah mereka dalam masyarakat di Kabupaten Bantul ini mendorong kami untuk memasukkan program terkait hak-hak kaum difabel ke dalam grand design pembangunan Pemerintah Kabupaten Bantul agar dapat mengarusutamakan hak-hak difabel ke dalam program pemabangunan di lintas SKPD. kata Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Bantul Drs. Suyoto, HS. MSi. MMA saat menberikan sambutannya mewakili Bupati Bantul pada acara Sosialisasi Konvensi Difabel Untuk Mendorong Pembuat Peraturan Daerah Yang Berspektif Difabel di Pendopo Parasamya, Kamis (26/1).
Selain itu, tambah Suyoto, Kami juga akan melakukan upaya peningkatan pemahaman dialingkuangan pemerintah Kabupaten Bantul dianataranya dengan melakukan pertemuan secara langsung dan rutin dengan kaum difabel.
Menurut ketua panitia penyelenggara Risnawati Utami, sosialisasi diikuti oleh 60 peserta dari instansi pemerintah dan organaisasi difabel di Kabupaten Bantul. Sosialisasi ini bertujuan ingin memberikan kepada pemerintah, masyarakat dan penyandang cacat agar dapat memahami tentang hak-hak difabel, terbentuk kebijakan yang memiliki perspektif hak-hak difabel yang akan dapat memberikan kesempatan kaum difabel untuk lebih maju dalam ikut serta berpartisipasi dalam pembangunan khususnya di Kabupaten Bantul ini. terang Risnawati.
Pada acara tersebut sebagai nara sumber yang menyampaikan isi konvensi hak-hak difabel adalah Winarto Hadi Wiyono dari UGM serta sebagai moderator Buyung Ridwan Tanjung dari panitia penyelenggara. (Sit)
