Pembangunan ekonomi rakyat tidak bisa hanya menangandalkan sumber daya alam. Untuk itu segenap perangkat Pemerintah Kabupaten Barru ingin belajar tentang pengembangan wawasan untuk memberi pelayanan kepada masyarakat, hal tersebut dikatakan Assek Tata Pemerintahan Setda Kab. Barru dalam kata pengantarnya.
Lebih lanjut dikatakan dalam kunjungan tersebut juga disertai Itwil, BPMD, Pemdes, DPKD dan BPKAD agar bisa menyerap pengalaman dan belajar lebih lengkap. Pemerintah Barru mempunyai luas wilayah 1.100 km2 dengan jumlah penduduk 165.000 jiwa.
Potensi yang dikandung di wilayahnya diantaranya mineral sebagai bahan baku Semen Portland namun belum dimanfaatkan karena terbatasnya pengetahuan dan teknologi. Untuk industry juga sangat terbuka karena memiliki keunggulan lokasi yaitu terletak di antara Kota Makassar dan Kota Parepare serta termasuk dalam Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Parepare dan yang paling menjanjikan potensi wisata bahari yang prospektif dikembangkan, kawasan ini memiliki nilai estetika yang sangat indah terutama keindahan lepas pantai dengan kondisi terumbu karang yang beraneka ragam dan masih alami.
Sementara Sekda Bantul, Drs. Riyantono, M.Si. yang didampingi Bagian Pemdes, DPPKAD, PMD dan Organisasi Tatalaksana, mengemukakan bahwa selama ini pemerintah selalu menekankan Good Government, menggunakan dan melaksanakan kewenangan politik, ekonomi dan administratif agar dapat diselenggarakan dengan baik. Untuk Bantul masih ditambah dengan muatan lokal, dimana budaya lokal yang ada akan diakomodasi secara proporsional.
Di Bantul pada tahun 2011 – 2015, ada beberapa misi yang ingin dikembangkan diantaranya : Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah menuju tata kelola pemerintahan yang empatik, Meningkatkan kualitas hidup rakyat menuju masyarakat Bantul yang sehat, cerdas, berakhlak mulia,dan berkepribadian Indonesia dengan memperhatikan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan berbasis pengembangan ekonomi lokal, dan pemberdayaan masyarakat yang responsif gender, dan Meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko bencana dengan memperhatikan penataan ruang dan pelestarian lingkungan.
Tahun 2015, anggaran yang ada di APBD Bantul sebesar 1,8 T sedangkan PAD sebesar 330 M. Dari anggaran sebesar itu untuk belanja pegawai masih berkisar 57 % sehingga tidak boleh menambah pegawai. Diperkirakan baru tahun 2018, Bantul bisa menerima pegawai baru
Belanja masih 57 % dan diperkrakan baru ideal di tahun 2018.
Permasalah di bantul yang sampai saat ini belum mampu dituntaskan atau penangananannya tidak pernah selesai ada dua yakni jumlah penagangguran 0% dan kemiskinan 0%. Disarming itu juga ada 4 permasalah yang hanya bisa di selesaika dengan 4 masalah yakni (mw)
