Kunjungan Bupati Se Sumatera Tentang Pelaksanaan Evaluasi AKIP Di Kabupaten Bantul

Pemerintah kota dan kabupaten se Sumatera berkunjung ke kabupaten Bantul untuk mengetahui lebih jelas mengenai Pelaksanaan Evaluasi AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerinah). Anggota rombongan sebanyak 30 orang tersebut didampingi oleh Agus Uji Hantara dari Kementerian PAN dan RB. Dan diterima oleh Asisten bidang Admistrasi Umum Sunarto,SH,MM, Kepala Bappeda Drs. Tri Saktiyana,M.Si serta SKPD terkait di Gedung Induk, Selasa (26/01).

“Hasil evaluasi AKIP kabupaten Bantul dapat disimpulkan Sangat Baik. Hasill evaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB) terhadap AKIP Kaupaten dan SKPD tahun 2014 tersebut diserahkan pada tanggal 25 Januari 2016 di JEC pada acara Forum Koordinasi PAN dan Penyerahan Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten/Kota se DIY dan Sumatera,”jelas Sunarto saat membacakan sambutan mewakili Penjabat Bupati.

Nilai AKIP kabupaten Bantul meningkat dari tahun ke tahun. Adapun perkembangan nilai AKIP kabupaten Bantul selama 4 (empat) tahun terakhir yaitu tahun 2012 dengan nilai 47,19 (C), Tahun 2013 dengan nilai 47,68 (C), Tahun 2014 dengan nilai 65,03 (B), serta Tahun 2015 dengan nilai 70,26 (BB).

Menurut Kepala Bappeda Bantul Drs. Tri Saktiyana,M.SI,”Pencapaian nilai AKIP kabupaten yang Sangat Baik ini merupakan hasil kerja keras dan kerjasama yang baik antar SKPD yang dikoordinir serta dimotivasi oleh Sekda Bantul.”

Upaya-upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut Meningkatkan komitmen, kerja keras dan kerjasama dari pucuk pimpinan sampai ke seluruh jajaran Pemerintah kabupaten Bantul, Melakukan pendampingan dengan Kementerian PAN dan RB, Revisi RPJMD 2011-2015, Revisi Indikator Kinerja Utama Bantul, SKPD dan Kecamatan, Cascading Perjanjian Kinerja SKPD pada eselon III dan IV, Monitoring dan pengembangan Sistem esakip (esakip.bantulkag.go.id), Penilaian kinerja secara mandiri terhadap seluruh SKPD, dimulai tahun 2015 atas kinerja tahun 2014, Penguatan akuntabilitas pelayanan publik, menetapkan dan mengusulkan Dinas Perijinan dan Dinas Dukcapil sebagai unit kerja percontohan (pilot project) pembangunan Zona Integritas menuju wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), serta Penyusunan pohon kinerja Pemerintah kabupaten Bantul diselaraskan dengan rancangan RPJMD 2016-2021. (dw)

Berbagi:

Pos Terbaru :