Kata salah satu siswa SMA Negeri 3 Bantul Setiya Hadi saat ditemui Senin (17/7) mengungkapkan bahwa Kegiatan Masa Pengenalan Sekolah (MPLS) berjalan dengan lancar. Para siswa lebih banyak mengikuti kegiatan di kelas seperti pengarahan. Ia bersama ratusan siswa lainnya diantaranya dibekali materi pendidikan kewarganegaraan.
Menurut Hadi kegiatan MPLS memang menyertakan keterlibatan kakak kelas, namun tidak ada hukuman fisik yang dilakukan kakak kelas terhadap adik kelas yang baru masuk seperti yang pernah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.
"Saat kami menerima pengarahan dari guru pembimbing, para siswa baru diarahkan untuk mengikuti materi seperti materi kewarganegaraan, tidak ada berbagai hukuman yang diterapkan dalam orientasi ini," kata Hadi. Pihak sekolah, tambahnya, juga tidak memerintahkan siswa membwa berbagai macam peralatan seperti di acara perploncoan di waktu sebelumnya. Para siswa hanya diminta datang membawa buku dan mengenakan pakaian seragam sekolah.
Ungkap kepala SMA Negeri I Bantul Dra. Hj. Titi Prawiti M Pd. mengatakan, sejak dua tahun terakhir ini tidak ada lagi praktik perploncoan terhadap siswa baru. Sebab, katanya, seluruh kegiatan MPLS tidak lagi melibatkan siswa atau kakak kelas melainkan ditangani para guru.
"Yang melaksanakan MPLS para guru dan menghadirkan nara sumber. Jadi, sejak ada Permendikbud. (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan) sudah tidak ada lagi kegiatan MPLS melibatkan siswa," jelas Hj. Titi. Para siswa baru lebih banyak mendapatkan materi di kelas. Mereka juga dibebaskan membawa berbagai macam peralatan yang dianggap tidak terkait dengan materi MPLS.
Sementara puluhan siswa SMP swasta dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Bantul memperebutkan sekitar 4.000 lebih calon siswa baru yang tidak tertampung di sekolah negeri. Karena sekolah suasta kerap kekurangan siswa.
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (Disdikpora) Kabupaten Bantul mencatat ada sebanyak 12.300 lebih siswa lulusan SD dan MI tahun ini. Sebanyak 8.253 siswa terserap di 47 SMP negeri sesuai daya tampung yang tersedia di sekolah tersebut. Dan tersisa sekitar 4.000 lebih siswa lulusan SD dan MI di Bantul. Ribuan siswa tersebut memiliki pilihan masuk di 20 sekolah swast serta 24 MTs yang tersebar di 17 Kecamatan di Bantul. Sebanyak lebih dari 30 sekolah tersebut kini berlomba-lomba memperebutkan ribuan siswa yang tak tertampung di SMP negeri.
Kepala Seksi Pendidikan Madrasah (Dikmad) Kantor kementrian Agama (Kemenag) Kabupaten Bantul Rohyadi mengatakan, hingga saat ini sejumlah sekolah masih menerima pendaftaran siswa baru. Untuk MTs sendiri terutama swasta, sampai sekarang masih proses PPDB, ungkap Rohyadi.
Katanya setiap tahun sejumlah MTs terutama swasta kekurangan siswa karena sekolah negeri terus menambah ruang baru sehingga daya tampungnya semakin besar. Ia mencontohkan, tahun ini ada dua MTs Negeri di Bantul yang menambah ruang kelas baru. Sebetulnya MTs negeri sudah tidak masalah, karena selalu terpenuhi kuotanya, tetapi yang suasta memang ada beberapa yang kekurangan siswa, terangnya.
Seperti yang diungkapkan Kepala MTs Hasyim Asyari Piyungan, Tugiman mengakui sulitnya sekolah swasta mendapatkan siswa baru karena sebagian besar lulusan SD terserap di sekolah negeri. Beruntung katanya, bagi sekolahnya yang berada di wilayah perbatasan, masih ada peluang menampung limpahan sisa dari luar daerah.
"Selain Bantul ada siswa dari Sleman bahkan ada juga yang dari Jawa Tengah. Untuk tahun ini, kuota di sekolah kami lumayan terpenuhi yaitu ada sekitar 68 siswa untuk tiga kelas, tetapi beberapa MTs lain terutama yang ada di daerah pinggiran sampai sekarang masih kekurangan siswa, ungkap Tugiman.
Minimnya pendaftar juga dialami SMP swasta. Hingga penerimaan peserta didik baru (PPDB) melalui sistim online berakhir pekan lalu, sejumlah SMP swasta tidak menerima satupun pendaftar lewat online. Disdikpora Bantul berharap, sejumlah SMP swasta tersebut tetap menerima pendaftar melalui jalur manual atau menadaftar langsung ke sekolaah. (Sit)
