Menurut Menpan penghargaan diberikan setelah Tim Kemenpan RB melakukan evaluasi pelayanan publik tahun 2018 di 208 kabupaten/kota serta 34 provinsi di Indonesia sejak beberapa bulan terakhir.
"Di tingkat provinsi, yang menjadi titik evaluasi yakni RSUD, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), dan Samsat, " katanya.
Sedangkan untuk kabupaten/kota adalah RSUD, DPMPTSP dan Disdukcapil. Penilaian meliputi layanan publik, operator pelayanan, serta pengguna layanan.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin menyerahkan apresiasi kepada 11 kepala daerah pembina pelayanan publik sangat baik. Para kepala daerah tersebut dinilai berhasil membina pelayanan publik di wilayahnya, sehingga tiga unit penyelenggara pelayanan publik yang dievaluasi, di wilayah tersebut meraih predikat A (pelayanan prima) dan A- (sangat baik).
Tiga unit pelayanan publik dimaksud adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).
Ke-11 kepala daerah dimaksud adalah Walikota Banda Aceh, Walikota Palembang, Walikota Bandung, Walikota Semarang, Walikota Yogyakarta, Walikota Makassar, Bupati Cilacap, Bupati Bantul, Bupati Gunung Kidul, Bupati Badung serta Bupati Kutai Kartanegara.
Tahun 2017 lalu, ada lima kepala daerah yang dinobatkan sebagai pembina pelayanan publik terbaik, yakni Walikota Semarang, Walikota Yogyakarta, Walikota Palembang, Walikota Balikpapan, dan Walikota Makassar.
Untuk tingkat provinsi, ada 3 unit penyelenggara pelayanan publik yang meraih nilai A, dan 4 unit dengan nilai A-. Sedangkan di tingkat kabupaten/kota, ada 13 unit yang meraih nilai A, dan 82 unit yang mendapat nilai A-.
Hasil evaluasi pelayanan publik tahun 2018 ini sebanyak 16 unit penyelenggara pelayanan dengan kategori A (kategori pelayanan prima). Hal ini mengalami lonjakan peraih kategori pelayanan prima, dibanding tahun lalu yang baru satu, yakni RSUD A.M. Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara.
Kenaikan juga terjadi pada unit pelayanan publik dengan kategori A- (sangat baik), yang tahun 2017 baru 50, tahun ini menjadi 86 unit.
Berdasarkan Keputusan Menteri PANRB No. 176 Tahun 2018 tentang Penetapan Kementerian/Lembaga, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik sebagai Lokasi Evaluasi Pelayanan Publik Tahun 2018, evaluasi pelayanan publik tahun 2018 ini dilakukan pada unit penyelenggara pelayanan publik di 34 provinsi dan 208 di tingkat kabupaten/kota. Evaluasi telah dilakukan mulai bulan Mei sampai dengan Oktober 2018.
Menteri Syafruddin menjelaskan, evaluasi bukan untuk menentukan benar atau salah, bukan pula untuk menumbuhkan kompetisi yang meng-gradasi kualitas pelayanan publik dan bukan sebagai pacuan / perlombaan yang mendiskriminasi kualitas. Evaluasi dimaksudkan untuk memberikan asistensi bagi kekurangan sehingga bisa diperbaiki, serta mendorong terwujudnya clean and good governance, serta lebih mendorong bagaimana pelayanan itu bermanfaat langsung bagi rakyat,
Bagi mereka yang sudah memperoleh nilai yang baik, sebaiknya tidak terlena dan berpuas diri, karena sifat pelayanan publik yang selalu dinamis mengikuti kebutuhan masyarakat. Sedangkan bagi mereka yang belum memperoleh nilai yang memuaskan, diminta dapat terus berbenah dan belajar dari wilayah lainnya.
"Bagi penerima penghargaan jangan berhenti (ini bukan puncak), namun terus kembangkan dan perluas pelayanan publik agar dapat bermanfaat langsung untuk seluruh masyarakat bukan komunitas tertentu saja," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Deputi Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa menyampaikan, tahun ini Kementerian PANRB melakukan evaluasi terhadap 681 unit pelayanan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Dengan hasil tersebut, diperoleh nilai indeks rata-rata unit penyelenggara pelayanan publik adalah 3,08. Rinciannya, pelayanan publik total keseluruhan nilai indeks rata-rata provinsi 3,00 dan kabupaten/kota 3,17.
Sementara itu Bupati Bantul Suharsono menyambut gembira dan mengapresiasi kinerja OPD yang telah berhasil mengharumkan nama Kabupaten Bantul di tingkat nasional, berkat inovasi dan pelayanan publik yang mengedepankan sisi humanistik.
"Alhamdulillah Kabupaten Bantul mendapat penghargaan dalam Pelayanan Publik dari Menpan RB dan masuk dalam sepuluh besar se-Indonesia, matur nuwun doa dan dukungannya saudaraku semua," kata Bupati.
Tercatat ada tiga OPD yang mendapatkan penghargaan pelayanan publik secara baik ini, yakni : RSUD Panembahan Senopati meraih nilai A- (sangat baik) , Dinas Penanaman Modal dan Peyananan Terpadu (DPMPT), dan Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul meraih peningkatan dari nilai B ke nilai A-.
"Semoga momentum yang baik ini, menginspirasi OPD yang lain untuk berlomba-lomba menciptakan inovasi dan menaikkan standar pelayanan mutu pelayanan publik," tuturnya.
Ada pun Kepala Daerah Penerima Penghargaan Pembina Pelayanan Publik Sangat Baik sebagai berikut :
1. Walikota Banda Aceh
2. Walikota Palembang
3. Walikota Bandung
4. Bupati Cilacap
5. Walikota Semarang
6. Bupati Bantul
7. Bupati Gunung Kidul
8. Walikota Yogyakarta
9. Bupati Badung
10. Bupati Kutai Kartanegara
11. Walikota Makassar
Unit Pelayanan Publik Kategori Pelayanan Prima
1 DPMPTSP Provinsi Riau
2 DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta
3 DPMPTSP Provnsi Jawa Tengah
4 DPMPTSP Kota Batam
5 Disdukcapil Kota Metro
6 RSUD Kota Bogor
7 RSUD Kota Balikpapan
8 DPMPTSP Kabupaten Banyuwangi
9 Disdukcapil Kota Banjarmasin
10 DPMPTSP Kota Samarinda
11 RSUD Kabupaten Cilacap
12 DPMPTSP Kota Yogyakarta
13 DPMPTSP Kabupaten Kutai Kartanegara
14 RSUD Kabupaten Kutai Kartanegara
15 RSUD Kota Makassar
16 RSUD Kabupaten Gunung Kidul (bakohumas/berbagai sumber)
