Hal itu diungkapkan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Yulius Suharta, S.Sos, M.Si., dalam acara Sarasehan HUT ke 69 Satpol PP dan HUT ke 57 Satlinmas di Bangsal Rumah Dinas Bupati di Trirenggo Bantul. Kegiatan ini dihadiri oleh Bupati Bantul Drs. H. Suharsono, Kasatpol PP DIY, Kasatpol PP Kota/Kabupaten se DIY, 200 Perwakilan Anggota Satpol PP se DIY, Perwakilan Satlinmas dan Paksi Katon. Selasa (12/3).
Kegiatan sarasehan ini merupakan rangkaian dari HUT Satpol PP dan Satlinmas dengan mengambil tema Kita Tingkatkan Peran Trantibum Linmas melalui Optimalisasi Peran Satpol PP dan Satlinmas Guna Mensukseskan Pemilu Serentak 2019 dengan narasumber Tutung Sulaksono, S.I.P, M.Si., Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan keynote speaker Bupati Bantul Drs. H. Suharsono.
Bupati Bantul dalam sambutannya, atas nama Pemerintah Kabupaten Bantul mengapresiasi kiprah Satpol PP dan Satlinmas yang secara nyata telah membantu menegakkan dan menciptakan ketertiban umum. Terkait dengan tugas yang berat, anggota Satpol PP dan Satlinmas dituntut kesiapan fisik dan mental, untuk itu pelatihan fisik harus kontinyu dilakukan dan pemenuhan nutrisi harus tercukupi dengan baik. " Selain itu saya tekankan kepada setiap anggota Satpol PP harus meningkatkan citra positif dalam menjalankan tugas, hal ini penting karena masyarakat sangat mendambkan kinerja Satpol PP yang arif, peduli, tulus, dan humanis dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, " tuturnya.
Dia menambahkan, sekarang masyarakat sudah pinter, walaupun kita sebagai aparat keamanan, kita bekerja harus sesuai aturan jangan sampai terbawa emosi, memukul atau lainnya. Karena bisa berimbas tidak baik bagi kesatuan Pol PP. Utamakan nilai-nilai kemanusiaan dalam menegakkan peraturan daerah, dengan demikian citra atau kesan anggota Satpol PP yang humanis, profesional dan berwibawa terwujud.
Sementara itu Tutung Laksono sebagai narasumber utama dalam paparannya menyebutkan, tantangan yang dihadapi Satpol PP di era millenial ini sangatlah berat, di satu sisi sebagai ujung tombak pemerintah daerah dalam upaya memelihara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, aparat Pol PP seringkali harus berhadapan dengan kendala dan reaktif masyarakat dalam melaksanakan tugas.
" Citra Satpol PP sering negatif akibat benturan-benturan yang kadang sulit untuk dihindari dalam pelaksanaan tugasnya, di mana citra negatif bisa timbul karena kelemahan internal organisasi, maupun persepsi masyarakat yang terlanjur terbangun, " ucapnya.
Menyikapi citra negatif dari masyarakat, perlu upaya nyata dan sistematis untuk melakukan perubahan organisasi, yang akan berdaampak munculnya kepercayaan dari publik. Dalam paradigma governance, menumbuhkan kepercayaan masyarakat merupakan kunci keberhasilan penyelesaian urusan-urusan publik. Karena terkait dengan faktor internal dan eksternal, ada dua dimensi yang minimal harus dilakukan secara simultan yakni : Pembangunan kelembagaan Satpol PP dan Pembangunan Citra Positif Satpol PP.
" Pembentukan citra positif harus dilakukan secara bersamaan dengan pembangunan kelembagaan melalui media, baik media massa elektronik, media cetak, media online, maupun media sosial : facebook, twitter, instagram, Youtube dan lain-lain. Pelaksanaan program atau kegiatan Satpol PP perlu diliput dengan menonjolkan karakter yang humanis, profesional dan berwibawa, " terang Tutung.
