Pemerintah Kabupaten Bantul mengadakan Forum Konsultasi Publik Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bantul Tahun 2023, bertempat di Mandala Saba Gedung Induk Lantai 3, pada Senin pagi (31/01).
Sekretaris BAPPEDA Bantul, Novi Astuti, S.T., M.T., dalam laporannya menyampaikan bahwa acara ini diikuti oleh 150 peserta yang antara lain terdiri dari unsur DPRD, pimpinan OPD, pimpinan perusahaan pemberi CSR, ketua organisasi difabel, lurah, organisasi profesi, akademisi, dan tokoh masyarakat. Terdapat tiga pokok bahasan utama yang disampaikan narasumber meliputi, arah pembangunan 2023, potret sosial ekonomi dan rekomendasi pembangunan Kabupaten Bantul, serta upaya mewujudkan kabupaten layak anak.
“Forum ini diharapkan mampu menghasilkan masukan prioritas pembangunan yang sesuai dengan kondisi dan potensi kewilayahan Kabupaten Bantul 2023 untuk mewujudkan masyarakat Bantul yang harmonis, sejahtera, dan berkeadilan”, tutup Novi laporannya.
Bupati Bantul Abdul Halim Muslih, dalam sambutannya menjelaskan bahwa saat ini Pemerintah Kabupaten Bantul sedang mengupayakan agar penanggulangan pandemi dan pemulihan ekonomi berjalan beriringan. Hal tersebut dikarenakan selama dua tahun pandemi ini, data kemiskinan di Bantul menyentuh angka 14,04%. Upaya pemulihan ekonomi masih terbatas karena ada beberapa sektor yang masih dibatasi. " Oleh karena kelonggaran-kelonggaran yang diberikan oleh pemerintah ini, haruslah diikuti dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat ”, jelas Bupati Bantul.
Dalam rangka pemulihan ekonomi dampak pandemi, Pemerintah Kabupaten Bantul mendayagunakan potensi lokal, sesuai dengan misi ketiga Pemerintah Kabupaten Bantul, yakni, pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi kepada pertumbuhan ekonomi inklusif melalui tiga sektor unggulan Kabupaten Bantul yakni industri, pertanian, dan pariwisata.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Bantul juga menyampaikan prioritas pembangunan Daerah Kabupaten Bantul tahun 2023 meliputi, pemantapan layanan publik berbasis IT; peningkatan kualitas SDM; pencapaian kabupaten kreatif melalui pemberdayaan UMKM dan peningkatan kualitas sektor pertanian, industri, dan pariwisata; peningkatan infrastruktur pendukung ekonomi dan permukiman sehat berbasis pengurangan resiko bencana; pemberdayaan peperlu, pelayanan kesejahteraan sosial, pengarusutamaan gender, dan peningkatan status kabupaten layak anak.
Bupati Bantul berharap forum ini dapat menjadi ruang dialog antar pemangku kepentingan untuk mempertajam program prioritas pembangunan tahun 2023. Program prioritas ini disusun berdasarkan telaah terhadap masalah yang ada, tantangan yang harus dihadapi, serta isu strategis yang mengacu dan diselaraskan dengan prioritas pembangunan nasional 2021, serta prioritas pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga program pembangunan menyeluruh dan terintegrasi dari pusat sampai daerah.
