Bupati Bantul H. Abdul Halim Muslih didampingi Wakil Bupati Bantul Joko Purnomo menandatangani nota kesepakatan bersama (MoU) antara Pemerintah Kabupaten Bantul dengan Kejaksaan Negeri Bantul terkait dengan Tata Usaha Negara dan Perdata, Bantuan Perlindungan Hukum, dan Pendampingan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah hingga Pemerintah Kalurahan di Ruang Kerja Bupati, Komplek Parasamya Bantul, Rabu (12/10/2022).
Kepala Kejaksaan Negeri Bantul Farhan, SH.,M.H., menyampaikan MoU ini bukanlah MoU yang pertama kali disepakati namun lanjutan dari MoU sebelumnya yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Bantul serta membantu dalam menyelesaikan permasalahan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara dalam pendampingan penyelenggaraan pemerintah daerah dan pemerintah kalurahan serta sebagai sarana mempererat tali silaturahmi antara Pemerintah Kabupten Bantul dengan Kejaksaan Negeri Bantul. Dengan dilaksanakannya Penandatanganan Nota Kesepakatan tersebut bukan menjadi tameng kebal hukum namun sebagai upaya pencegahan agar dalam menjalankan roda pemerintahan tidak melanggar ketentuan Hukum yang berlaku.
Sementara dalam sambutannya Bupati Bantul berharap dengan terlaksananya MoU ini nantinya akan bermanfaat dalam mewujudkan kesamaan pandang terhadap upaya dan langkah yang diperlukan dalam penyelesaian hukum di bidang perdata dan tata usaha negara di Kabupaten Bantul agar lebih efektif dan efeisien.
“Di masa mendatang ini semoga tidak lagi ada hambatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang diakibatkan oleh berlarut-larutnya konflik Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara antara pihak-pihak yang berkepentingan dengan pembangunan daerah, karena apabila setiap permasalahan Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara ditangani dengan baik maka dampaknya tidak hanya positif bagi masyarakat akan tetapi juga potensial meningkatkan kewibawaan dan suksesnya pembangunan di Pemerintah Kabupaten Bantul,” ujar Halim.
