Pemerintah Kabupaten Bantul melalui Dinas Sosial Kabupaten Bantul menyelenggarakan Pembinaan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) pada Selasa (6/12/22) bertempat di Bangsal Pendopo Rumah Dinas Bupati Bantul. Adapun tujuan diadakannya pembinaan ini adalah untuk meningkatkan kualitas Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada pelayanan sosial yang diselenggarakan oleh LKS serta sebagai media dan sarana evaluasi atas penyelenggaraan pelayanan sosial pada LKS oleh pemerintah daerah.
Acara ini dihadiri oleh Bupati Bantul, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Kabupaten Bantul, Ketua LK2S beserta pengurus, Ketua Forkom LKS dan LKSA, serta para Ketua LKS se-Kabupaten Bantul.
Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, Toto Pamudji Rahardjo, AKS menyampaikan bahwa penanganan masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Bantul membutuhkan sinergitas dan penanganan yang komprehensif dari segenap elemen, baik oleh pemerintah daerah maupun oleh partisipasi aktif masyarakat. Toto melaporkan bahwa LKS di Kabupaten Bantul secara keseluruhan sudah berbadan hukum dan tercatat sebanyak 32 lembaga yang telah mendapatkan akreditasi dari Kementerian Sosial RI.
Pelayanan sosial yang telah diberikan LKS di Kabupaten Bantul ini mencakup pelayanan sosial untuk anak yatim dan/atau anak piatu, lanjut usia terlantar, pendampingan difabel, pendampingan ODGJ, serta rehabilitasi sosial bagi korban narkoba. Toto juga melaporkan bahwa hingga Bulan November 2022, tercatat sebanyak 5.872 warga yang telah dibantu oleh para pengurus LKS se-Kabupaten Bantul. Tak hanya itu, dilaporkan juga beberapa LKS di Kabupaten Bantul yang berhasil menunjukkan prestasi.
"Beberapa LKS di Kabupaten Bantul ini berhasil menunjukkan prestasi, baik di kancah nasional maupun regional. Diantaranya yaitu LKS HAFARA yang berprestasi tahun 2009, LKS AMANAH yang berprestasi tingkat nasional tahun 2012, LKS Al Dzikro yang berprestasi tingkat nasional tahun 2018, serta LKS MUSTIKA TAMA yang berprestasi tingkat DIY dan siap menuju tingkat nasional," imbuh Toto.
Sementara Bupati Bantul Abdul Halim Muslih, menuturkan bahwa sejalan dengan misi Kabupaten Bantul sinergi dan kolaborasi untuk bersama-sama menyelesaikan masalah-masalah sosial di Kabupaten Bantul. Oleh karena itu, pembangunan di Kabupaten Bantul haruslah dibangun dengan inklusif, bukan pembangunan yang eksklusif. Halim juga menyampaikan bahwa pemerintah tentu tidak cukup memiliki kemampuan untuk melakukan penanggulangan masalah kesejahteraan sosial ini tanpa adanya bantuan partisipasi dari seluruh lapisan masyarakat.
"Kita harus terus mendayagunakan sumber-sumber potensi kesejahteraan sosial kita. LKS-LKS kami persilakan untuk menggalang donasi dari sumber-sumber yang bisa dipertanggungjawabkan dan digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan amanat para donatur," pesan Halim. (Ag)
