Penerapan reformasi birokrasi (RB) tematik adalah tuntutan baru yang harus segera dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Hal tersebut sesuai dengan arahan dari Presiden RI, Joko Widodo, dalam Rapat Koordinasi Nasional Kepala Daerah dan Forkopimda Tahun 2023, pada Selasa (17/1/2023) di Jakarta. Sebagai tindak lanjut dari arahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bantul mengikuti pendampingan pelaksanaan RB berdampak, bersama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, pada Jumat (10/2/2023).
Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih, mengakui bahwa "PR-nya" masih banyak untuk segera diselesaikan, diantaranya angka kemiskinan yang masih tinggi dan penaganan stunting di Kabupaten Bantul. Namun pihaknya optimis bersama dengan perangkat yang dimiliki mampu membangun sistem RB yang baik sehingga final outcomenya dapat lebih tinggi. "Sudah saatnya merubah paradigma, bukan lagi merencanakan kegiatan, namun sekarang kita fokus merencanakan keberhasilan," imbuh Halim.
Drs. Agus Uji Hantara, M.E., Asisten Deputi, Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Kemenpanrb, selaku narasumber menekankan bahwa akar dari reformasi birokasi tematik dan berdampak adalah kolaborasi. Sederhananya pihaknya mencontohkan dalam penanganan kemiskinan di suatu daerah, satu program kemiskinan bisa didukung dari berbagai sektor.
"Misalnya pengentasan kemiskinan melalui UMKM jamu, dari DPMPTSP membantu memberikan izin usaha, Disnaker membekali masyarakat setempat keterampilan agar dapat menjadi tenaga kerja, Dinas Pertanian memberdayakan wilayah binaanya untuk penyedian bahan baku, dan lain-lain. Oleh karena itu identifikasi masalah menjadi hal yang harus diperhatikan sebelum proses perumusan program dimulai, " jelas Agus.
Sejalan dengan mandat birokrasi tematik, pihaknya juga menyusun ulang penilaian terhadap penerapan reformasi birokrasi reguler yang selama ini berjalan. Tentu bobot penilaian akan kita beratkan pada hasil, bukan lagi pada proses, karena orientasi kita pada dampak dari program yang dilaksanakan.
Sementara itu, Kepala Bappeda Bantul Ir. Fenty Yusdayati., M.T., berharap dari pendampingan ini, akan menghimpun ide dan masukan dari masing-masing pimpinan OPD yang dapat dikolaborasikan dan digodhog lebih lanjut dalam musrenbang kapanewon yang minggu ini sednag berjalan. "Masukan-masukan yang kita peroleh jika bisa masuk ke musrenbang harapannya nanti dapat terealisasi di 2024," pungkas Fenty. (Am)
