Peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949 di Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi tonggak penting perjuangan bangsa. Melalui peristiwa tersebut, Indonesia menunjukkan eksistensinya sebagai sebuah negara di tengah agresi militer Belanda. Hal ini kemudian mendorong proses diplomasi hingga pengakuan kedaulatan Indonesia dalam Konferensi Meja Bundar.
Sesuai amanat Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Bantul menyelenggarakan upacara peringatan Hari Penegakan Kedaulatan Negara di Lapangan Paseban, Minggu (1/3/2026). Upacara ini diikuti berbagai unsur, mulai dari ASN, TNI/Polri, pelajar, hingga komponen masyarakat lainnya.
Prosesi upacara diawali dengan penghormatan kepada para pahlawan atas jasa dan pengorbanannya bagi kemerdekaan Indonesia. Momentum ini menjadi refleksi sejarah sekaligus pengingat bahwa kedaulatan bangsa diraih melalui perjuangan panjang.
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X dalam amanat yang dibacakan Bupati Bantul Abdul Halim Muslih, menegaskan bahwa tantangan kedaulatan semakin kompleks di era kontemporer. Dinamika geopolitik global, ketergantungan ekonomi antarnegara, serta transformasi digital menuntut pemaknaan kedaulatan yang lebih luas.
“Kedaulatan tidak cukup dimaknai sebagai penguasaan wilayah, melainkan sebagai kapasitas mengelola perubahan secara mandiri dan bermartabat,” tuturnya.
Lebih lanjut disampaikan, penegakan kedaulatan di era modern menuntut tata kelola pemerintahan yang berintegritas, kebijakan berbasis data, serta keberanian mengambil keputusan strategis demi kepentingan bangsa.
Sementara di Daerah Istimewa Yogyakarta, imbuhnya, kedaulatan juga memiliki dimensi budaya yang mendalam. Nilai keistimewaan dimaknai sebagai amanah sejarah untuk menghadirkan kepemimpinan beradab dan pembangunan yang berkeadilan.
Pada akhir amanat, Ngarso Dalem menegaskan bahwa konsistensi menjadi kunci penegakan kedaulatan negara saat ini. Hal tersebut harus tercermin dalam politik, ekonomi, sosial, serta pertahanan keamanan, yang pada akhirnya bermuara pada kebijakan yang berpihak pada kemaslahatan rakyat. (Hahn)
