Mengawali kegiatan pagi ini Bupati Bantul H. Abdul Halim Muslih mengikuti Acara Virtual Paparan Rencana Aksi Pembekalan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri bagi Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota Hasil Pilkada Serentak Tahun 2020 di Gedung Induk Lantai 3 Komplek Parasamya, ikut hadir mendampingi Bupati Bantul, Wakil Bupati Bantul Joko B. Purnomo, Sekda Bantul Helmi Jamharis dan sejumlah OPD Terkait. Kamis (15/7/2021).
Pada acara virtual yang di pandu oleh BPSDM Kemendagri tersebut, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengatakan bahwa pengembangan SDM di Kab. Bantul berfokus pada peningkatan kompetensi dan kualitas aparatur maupun masyarakat pada 8 area major project yakni : Implementasi UUCK, Posyandu, Paud, Puskesos SLRT, Kabupaten Layak Anak, Kabupaten Kreatif, Permukiman Bersih dan Sehat, dan Reformasi Birokrasi.
Peningkatan kompetensi dan kualitas aparatur meliputi peningkatan akses terhadap pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis baik yang langsung maupun tidak langsung terkait dengan tugas pokok dan fungsinya. “ Selain itu diperlukan upaya untuk menciptakan atmosfir kerja yang kondusif terhadap peningkatan kinerja masing-masing individu maupun organisasi perangkat daerah, “ terang Bupati Bantul.
Di sisi yang lain peningkatan kompetensi dan kualitas masyarakat ditempuh melalui sosialisasi atau diseminasi program kegiatan perangkat daerah serta regulasi daerah, bimbingan teknis maupun berbagai pelatihan peningkatan kompetensi yang dibutuhkan untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat.
“ Upaya pengembangan kompetensi SDM baik sumber daya aparatur maupun masyarakat perlu direncanakan dan dilaksanakan dengan kolaboratif dan diperlukan sinergi antar perangkat daerah, “ ucapnya.
Bupati menambahkan bahwa harmonisasi perencanaan program dan kegiatan antar perangkat daerah perlu ditingkatkan, termasuk dengan memastikan sumber-sumber pembiayaan baik dari APBN, APBD DIY untuk mendukung pelaksanaan program atau kegiatan.
Diakhir paparannya, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih merekomendasikan Pemerintah Pusat untuk dapat meningkatkan akses terhadap pendidikan dan pelatihan bagi aparatur baik di dalam maupun ke luar negeri.
“ Pemerintah Pusat diharapkan dapat meningkatkan program/ kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui dana perimbangan. Bagi perangkat daerah yang melaksanakan program kegiatan pengembangan kompetensi SDM, baik dalam bentuk seminar, lokakarya, pembekalan dan sebagainya agar melaporkan hasil kegiatannya ke Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan, “ tambah Bupati Bantul.
