Empat anggota DPD RI tersebut adalah GKR Hemas Wakil Ketua DPD RI, Adnan Hadikusuma dari Komisi III dan H. Khalid Mahmud, SI, MT anggota Komite II yang membahas bidang kesehatan dan kesejaheraan rakyat diantaranya memberikan masukan tentang standar pelayanan kesehatan secara nasional serta diusulkannya program jaminan kesehatan rakyat semesta (Jamkestra), Drs. Hafidz Asrom, MM anggota Komite IV yang membidangi tentang perimbangan keuangan daerah dan pusat, pajak dan lainnya yang mengusahakan bagaimana agar keuangan daerah lebih baik.
Diundang dalam acara tersebut diantaranya kepala SKPD se Kab. Bantul, kepala sekolah, kepala Puskesmas, camat, lurah Desa dan tokoh masyarakat se Kabupaten Bantul. Dalam sambutannya Wakil Bupati Bantul menyampaikan terima kasihnya kepada anggota DPD RI yang telah berkunjung ke Bantul untuk menjaring berbagai aspirasi dari masyarakat Bantul yang nantinya diharapkan dapat membawa masyarakat maupun Pemerintah Kabupaten Bantul kearah yang lebih baik.
Dalam sesi penyampaikan aspirasi diantaranya Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Drs. Masharun, MM menyampaikan bahwa di Bantul ini 37 persen lulusan SMK menganggur, padahal setiap tahun terdapat 6.000 lulusan SMK. "Untuk itu kami mengusulkan agar pemerintah pusat dan daerah untuk memperhatikan mereka dengan memberikan pelatihan kerja seperti di BLPT dan yang lainnya serta penyediakankan lapangan kerja untuk menolong lulusan SMK yang banyak menganggur tersebut."kata Masharun.
Kepala Dinas Kesehatan dr. Hj. Siti Noor Zaenap, MKes mengusulkan agar pemerintah dapat segera mengangkat para dokter dan bidan PTT yang kebanyakan lebih berkualitas agar dapat melayani kesehatan masyarakat dengan lebih baik. "Dalam rangka mensukseskan program KB, kami minta agar tugas tersebut jangan hanya ditekankan kepada para bidan desa namun untuk lebih memperdayakan PL KB." kata Siti.
Wakil Direktur Bidang Keuangan RSU P. Senopati Bantul, Rini mengusulkan agar pemerintah menambah kebutuhan tenpat tidur pasien, karena saat ini dengan keterbatasan tempat tidur pasien yang ada, maka 80 persen pasien yang masuk IGD tidak dapat dilayani dengan rawat inap. "Apalagi hingga saat ini RSU P Senopati tetap konsisten kepada perintah Pemda Bantul yaitu tidak pernah menolak pasien tidak mampu." katanya.
Sementara Lurah Wukirsari dan Ketua Asosiasi Anggota BPD Desa Tingkat Kabupaten Bantul dan Prop. DIY mengusulkan pentingnya dilakukan berbagai upaya peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa termasuk Jamkesmas bagi aparat desa..
Sedangkan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Ir. Edi Mahmud mengusulkan kepada anggota DPD RI untuk dapat memasukkan sarana dan prasarana keamanan laut dan kenyamana investor kedalam penyusunan UU Kelautan. Diusulkan pula agar kapal-kapal besar hasil sitaan pemerintah dapat dibantukan kepada daerah yang mempunyai wilayah laut samudra seperti Kabupaten Bantul, agar dapat dioperasikan dan dapat dijadikan sebagai sarana meningkatkan kesejahteraan nelayan. (Sit)
