Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menerima kunjungan kerja Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Fahri Hamzah, di Ruang Kerja Bupati Bantul pada Senin (14/7). Pertemuan tersebut membahas rencana arah kebijakan penataan ruang dan pembangunan kawasan Kabupaten Bantul sebagai upaya mengantisipasi laju urbanisasi di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Menurut Fahri kawasan perkotaan yang semakin padat memerlukan strategi pengembangan kota-kota baru. Faktor tingginya investasi di sektor pendidikan di DIY juga diprediksi akan terus menarik kedatangan penduduk, sehingga kebutuhan hunian dan ruang perkotaan diproyeksikan terus meningkat.
“Jadi, DIY secara umum adalah sasaran dari urbanisasi masif. Dalam perkiraan tahun 2045, pada 100 tahun kemerdekaan, jumlah orang yang pindah ke kawasan perkotaan diperkirakan sudah 80%. Jadi, yang tinggal di desa itu tinggal 20%,” ungkap Fahri
Dengan kondisi Kota Yogyakarta dan sebagian wilayah Sleman yang semakin padat, pengembangan kawasan aglomerasi di Bantul dinilai menjadi salah satu solusi untuk mengakomodasi pertumbuhan tersebut.
Dalam penjelasannya, Fahri menyebut Bantul memiliki potensi besar karena memiliki tiga karakter kawasan, yakni desa, perkotaan, dan pesisir. Sejalan dengan desain pembangunan Presiden yang menitikberatkan pada penguatan kawasan desa, perkotaan, dan pesisir secara terpadu, Bantul dinilai memiliki modal kuat untuk mengembangkan pembangunan berbasis kawasan yang terintegrasi.
Kawasan desa didorong untuk terus berkembang melalui pengembangan infrastruktur sehingga memiliki daya dukung ekonomi yang lebih kuat. Sementara kawasan pesisir diarahkan menjadi kawasan produktif yang mampu mengembangkan sektor pariwisata maupun aktivitas ekonomi masyarakat.
Penataan kawasan bantaran sungai juga menjadi bagian dari pembahasan. Fahri mengemukakan konsep 3M (Mundur, Munggah, Madhep Kali), yakni memundurkan bangunan dari sempadan sungai, membangun hunian secara vertikal, serta mengorientasikan bangunan menghadap sungai. Konsep ini pertama kali berkembang melalui gerakan masyarakat di kawasan Sungai Winongo kemudian diadopsi Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai bagian dari penataan kawasan bantaran sungai.
Menanggapi rencana pengembangan hunian vertikal tersebut, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengatakan kawasan aglomerasi akan menjadi prioritas apabila konsep tersebut dikembangkan di Bantul.
“Kalaupun nanti hunian vertikal itu kita kembangkan di Bantul, itu yang urgent di Kapanewon Banguntapan, Sewon, Kasihan, Sedayu, dan Piyungan. Itu adalah daerah aglomerasi perkotaan Yogyakarta yang berbatasan langsung dan pertumbuhannya kencang,” ucap Halim
Dalam kesempatan tersebut, pemerintah pusat dan Pemerintah Kabupaten Bantul juga menegaskan pentingnya penyesuaian tata ruang sebagai dasar pengembangan kawasan di masa depan, sehingga pertumbuhan permukiman dapat berjalan seiring dengan perlindungan lahan pertanian serta kelestarian lingkungan. (Hahn)
