Hal tersebut disampaikan oleh Budi Kurniawan dari Bidang Pendapatan pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Bantul saat menjawab pertanyaan tamu anggota DPRD Kabupaten Pariaman Propinsi Sumatera Barat di Ruang Transit, Kamis (13/6).
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), tambah Budi, saat masih dikelola oleh KPP Pratama jumlah wajib pajak jauh dibawah jumlah saat ini karena datanya jauh dari valid, bahkan banyak wajib pajak tidak membayar pajak, targetnyapun hanya sekitar 15 miliar. Setelah dikelola Pemkab. Bantul terdapat pula wajib pajak baru, ketika terjadi peralihan hak akan ada obyek baru serta pendataan dan pemungutan pajak bisa dikatakan gratis karena salah satu timnya dari aparat desa yang tidak butuh banyak biaya. "Karena mereka masuk dalam tim kabupaten dan mereka lebih tahu potensi di bawah. " kata Budi.
Proses pungutan PBB dari cetak SPT/SPPT PBB di awal tahun 2013, bulan Maret didistribusikan sampai ke Desa, selanjutnya Pemkab. membentuk tim untuk melakukan sosilaisasi ke desa. "Hal ini dilakukan agar penarikan PBB sesuai target yang berakhir pada akhir September". terang Budi.
Sementara sambutan Asisten Perkonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Bantul Dr. Suyoto HS. MMA saat menyampaikan sambutan penerimaan tamu tersebut diantaranya menyampaikan bahwa alih fungsi lahan di Kabupaten Bantul sangat tinggi yaitu 40 ha per tahun, sehingga terjadi perubahan dalam pembayaran PBB, namun bertambah pula obyek pajaknya.
Suyoto juga menambahkan bahwa ditahun 2013 ini Kabupaten bantul berhasil meraih prestasi wajar tanpa pengecualian (WTP). " Walaupun dilaksanakan dengan sangat berat, namun dengan diraihnya WTP tersebut Bantul mendapat penghargaan dari pusat berupa uang sebesar 26 miliar sebagai dana tambahan pembangunban di Bantul." ujarnya.
Tamu dari Kabupaten Pariaman yang datang di Bantul untuk menambah wawasan dibidang pembayaran PBB dan pengelolaan sampah tersebut berjumlah sembilan orang dipimpin oleh Priyaldi S Sos. (Sit)
