Kepala Desa se Kabupaten Bangli Propinsi Bali Berkunjung di Bantul

Sebanyak 72 tamu dari Kabupaten Bangli Propinsi Bali terdiri dari Kepala Desa, lurah, camat dan Kepala SKPD terkait berkunjung di Pemda Bantul. Kedatangannya diterima oleh Asisten Pemerintahan Kabupaten Bantul Drs, Misbahul Munir didampingi oleh Kepala Bagian Tapem, Camat Bantul, Lurah Desa Bantul, Desa Palbapang dan perwakilan SKPD terkait lainnya bertempat di Gedung Induk Lantai III, Rabu (24/7).

Saat menyampaikan maksud dan tujuan kunjungan yang disampaikan ketua rombongan tamu Drs Bagus Dharmayuda diantaranya mengatakan bawa kunjungannya bermaksud untuk menambah wawasan di bidang Pemerintahan Desa terutama pengelolaan ADD, PBB, dan PAD di Kabupaten Bantul.

Sementara Drs. Misbakhul Munir dalam sambutannya diantaranya menyampaikan potensi daerah serta mengenai ADD yang diterima Pemerintah Kabupaten Bantul sejak tahun 2007 yang baru mendapat 3 M, tahun 2012 mendapat 22,4 M dan di tahun 2013 mendapat 11.8 M. Dari dana ADD yang didapat, 60 persen dibagi rata dan 40 persen dibagi menurut bobot potensi desa masing-masing se Kabupaten Bantul. Sedangkan pengelolaan di tingkat desa, 30 persen untuk biaya operasional desa dan 70 persen untuk pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan.

"Dalam pelaksanaannya, pengelolaan ADD Pemerintah Kabupaten membentuk Tim Pendamping Kabupaten, Tim Pendamping Kecamatan untuk mendampingi Tim Pelaksana Tingkat Desa." terang Misbakhul Munir.

Selain Assek I, sebagai nara sumber lainnya adalah Kepala Bagian Pemeritahan Desa dan Kabid pelayanan dan pendaftaran DPPKAD Dian Mutiara yang menyampaikan bahwa setelah pembayaran pajak dikelola Pemda. Bantul terdapat banyak selisih data wajib pajak.

Karena Pemda mempunyai peta di lapangan yang sangat akurat, sedangkan saat dikelola oleh KPP Pratama datanya jauh dari akurat, maka terjadi kenaikan jumlah yang signifikan dari jumlah wajib pajak yang semula . kata Dian.

"Bahkan, tambah Dian. saat ini Pemkab Bantul akan membangun sistem informasi online yang memuat potensi wajib pajak di wilayah Kabupaten Bantul. Jadi, nantinya setiap desa akan mengetahui seberapa potensi wajib pajak yang ada di wilayahnya." katanya.

Usai kunjungan penerimaan, beberapa tamu melihat langsung pelayanan PBB di DPPKAD serta mengadakan tanya jawab dengan beberapa petugas. (Sit)

Berbagi:

Pos Terbaru :