Hal tersebut disampaikan oleh Kasi UEP dan TTG Kantor PMD Yan Riyanto S Sos saat konfirmasi terkait dengan kunjungan DPRD Komisi D Kabupaten Cilacap bertenmpat di Gedung Induk Lantai III Komplek Parasamya Bantul, Senin (23/9).
Dari 9 Desa yang mempunyai BUMDes tersebut, tambah Yan, diantaranya Desa Tirtonirmolo Kasihan, desa Argorejo Sedayu, Tirtohargo dan Tirtosari Kretek, desa Sumberagung Jetis, desa Panggungharjo Sewon, desa Sendangsari Pajangan, Gadingsari Sanden dan desa Sidomulyo Bambanglipuro. "Dari 9 BUMDes itu baru ada satu BUMDes yang sangat maju yaitu BUMDes Tirtonirmolo Kasihan yang berdiri sejak 1990 dengan modal awal 1 juta dan bantuan stimulan 10 juta, saat ini sudah beromset Rp. 8,7 M dengan mengembangkan berbagai usaha termasuk kegiatan simpan pinjam." terang Yan.
Tujuan didirikannya BUMDes, terang Yan lagi, yaitu untuk mewadahi kegiatan-kegiatan perekonomian yang ada di desa, mempermudah masyarakat dibidang pengembangan perekonomian dan meningkatkan PAD Desa tersebut.
"Sebenarnya hampir setiap desa di Kabupaten Bantul ini sudah mempunyai lembaga sejenis BUMDes, namun mereka msih belum mau memantapkan keberadaanya seperti dengan menyertakan lembaga Notaris dan masih enggan mendaftarkan diri di PMD. Kebanyakan dari mereka juga sudah banyak melaksanakan kegiatan perekonomian di desanya pula dengan cukup bagus." jelas Yan.
Sementara dalam sambutannya Kabag Organisasi Ir. Isa Haryono menyampaikan bahwa Kabupaten Bantul dengan luas wilayah 506 Km2 dengan jumlah pendduduk 925 ribu jiwa terbagi dalam 17 kecamatan dan 75 desa. Dari 75 desa dipimpin oleh kepala desa digaji dengan tanah bengkok, sedangkan sebanyak 45 carik desa telah diangkat maenjadi PNS, 35 belum dapat diangkat PNS dan 5 desa belum ada cariknya, karena terkendala jumlah PNS Pemda yang terbatas.
Saat menyampaikan maksud dan tujuan kunjungan ketua rombongan Drs. Musliman diantaranya menyampaikan bahwa kedatangan di Bantul dalam rangka menambah wawasan dibidang pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan ADD.
Dalam sesi tanya jawab tamu sangat antusias dalam bertanya untuk mengetahui potensi desa di Kabupaten Bantul. Selain menanyakan tentang pembentukan BUMDes tamu juga menanyakan tentang dana ADD.
Dana ADD di Bantul pada tahun 2011 sekitar Rp. 23 M, tahun 2012 sekitar 22,4 M dan tahun 2013 turun menjadi Rp. 12,5 M. Pemberian ADD untuk setiap desa tidak sama, tergantung dari jumlah penduduknya, jumlah kemiskinan, jarak desa dari kota. kata Kabag Pemdes Sigit Widodo, SH salah satu nara sumber. (Sit)
