Di sela-sela acara Marwan menegaskan alokasi dana desa`wajib diprioritaskan bagi pembangunan infrastruktur desa seperti jalan, irigasi, jembatan dan sebagainya. Menurutnya para kepala desa dan perangkat desa diminta untuk tidak takut dalam memanfaatkan dana desa yang didapat semaksimal mungkin, sepanjang dibuat program yang bisa dipertanggungjawabkan.
"Polisi dan jaksa di daerah jangan mencari-cari kesalahan pemerintah desa dalam rangka pemanfaatan dana desa agar pembangunan desa tidak terhambat," tegasnya.
Dana desa yang digelontorkan dari pemerintah pusat menurutnya terus mengalami peningkatan. Jika pada tahun 2015 dana desa yang dianggarkan untuk semua desa di Indonesia Rp 20,7 triliun, pada 2016 ini menurutnya menjadi sekitar Rp 47 triliun.
Marwan juga berpesan pada camat supaya tidak minta bagian dari dana desa pada kadaes. Sementara sebagai bentuk laporan kades ke masyarakat, kades`wajib menempelkan pelaporan pembelanjaan dana desa di tempat-tempat mum seperti masjid, balai desa serta fasilitas umum yang terbuka supaya seluruh masyarakat dapat mengetahuinya. Pelaporan dana desa, imbuh Marwan tidak boleh hanya kades dan perangkat desa yang tahu.
"Untuk pengawasan, pendamping desa jangan sampai kalah pintar dengan kadesnya," jelasnya.
Wakil Bupati Bantul, H. Abdul Muslih menambahkan penduduk di Bantul sebanyak 1 juta jiwa dengan angka kemiskinan 12,41 % atau 114 ribu jiwa. Adapun pemerintahan perubahan ini Bantul memiliki program pengentasana kemiskinan dengan peningkatan pendapatan dan pengurangan beban. Adapun riilnya pemkab Bantul berupaya melakukan penghapusan layanan retribusi pada seKtor kesehatan dan penndidikan.
“Bantul menerima Rp, 26 M untuk pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan desa. Sumber agung sudah menerima dana desa dan langsung digunakan untuk pembangunan infrastruktur berupa saluran irigasi. Dengan dana Rp. 50 jt dusun Jethakan Sumberagung berhasil memperbaiki saluran irigasi sepanjang 90 meter†tambahnya. (m)
