Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul drg. Maya Sintowati Pandji menjelaskan, saat ini Pemkab Bantul baru bisa mengikutsertakan sebanyak 2.100 warga untuk mendapatkan KIS. Dari 2.100 wargta ini, mayoritas yang diikutsertakan adalah warga yang memiliki penyakit katastropik atau penyakit berbiaya tinggi, dan secara komplikasi dapat membahayakan jiwa seperti jantung, ginjal, cuci darah rutin dan sebagainya.
"Kami menyeleksi peserta Jamkesmas yang memiliki riwayat penyakit katastropik . Nantinya pada Januari 2017 kami juga akan mengalihkan sekitar 22.400 peserta Jamkesda untuk mendapatkan KIS. Jadi targetnya ada 23.500 jiwa yang akan mendapat KIS," ucap Maya disela-sela peluncuran Kartu Indonesia Sehat (KIS) APBD dan Profil PDBT di gedung Induk Komplek Parasamya Bantul, Jum'at (11/11).
Dia menjelaskan, pengalihan peserta Jamkesda ke KIS ini ditujukan untuk lebih bisa meng-cover kebutuhan kesehatan warga penderita penyakit katastropik ini. Meskipun plafon anggaran yang dikeluarkan APBD antara Jamkesda dan KIS juga sama.
"Jadi, 23.500 target kami yang akan mendapatkan KIS ini kami seleksi dulu riwayat penyakitnya. Selain itu,warga miskin yang ter-cocer dari pendataan pun bisa kami ikut sertakan,
"terang Maya.
Sejauh ini, Maya menjelaskan, ada 121.666 jiwa yang masuk dalam Jamkesda hingga tahun ini. Adapun anggaran untuk Jamkesda di Kabupaten Bantul mencapai Rp 15.219.000.000. Pihaknya pun akan menyortir peserta Jamkesda yang memiliki riwayat penyakit katastropik untuk masuk dan mendapatkan KIS.
Sementara Kepala BPJS Kesehatan cabang Yogyakarta dr. Sri Mugirahayu menjelaskan, saat ini memang masih ada kekurangan sebesar 22.400 jiwa yang belum didaftarkan Pemkab Bantul untuk mendapat KIS. Meski demikian, katanya, Pemkab akan segera menyerahkan kekurangan ini awal tahun 2017 mendatang.
Di Bantul, pihaknya mencatata terdapat 50 persen lebih warga yang premi BPJS-nya di-cover oleh pemerintah daerah setempat," kata Sri. Hal ini karena, banyaknya penduduk di Kabupaten Bantul yang memang mendapatkan fasilitas BPJS dari Pemkab setempat.
"Tunggakan di Kabupaten Bantul untuk yang BPJS mandiri juga termasuk minim sekali, "ucap Sri menjelaskan. (Sit)
