Kesepahaman bersama antara Pemerintah Kabupaten Bantul dan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia ditujukan dalam rangka pengembangan dan penyelenggaraan kegiatan Kajian Kebijakan, Pendidikan dan Pelatihan, Inovasi Adminsitrasi Negara serta Pendidikan Tinggi. Selanjutnya, dalam waktu dekat kesepahaman bersama ini akan diimplementasikan dalam kegiatan Laboratorium Inovasi.
Hadir dalam kegiatan ini Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asmar Abnur, Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji, Sekjen Kemendes PDTT Anwar Sanusi, pejabat BKN dan para Bupati dan Walikota Pemkab/kot penandatangan Nota Kesepahaman Bersama, serta para pejabat di lingkungan LAN.
Persaingan atau kompetisi tidak hanya terjadi pada perusahaan swasta, tapi telah terjadi juga pada sektor pemerintahan. Persaingan sektor pemerintah terjadi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang akuntabel, profesional, serta berdaya saing internasional. Hal tersebut, hanya dapat diwujudkan oleh Pemreintah apabila memiliki Aparatur Sipil Negara (ASN) yang kompeten, kualifikasi serta berintegritas.
ASN harus smart dan inovatif, baru kita dapat mewujudkan negara yang kuat dengan pengelolaan oleh SDM yang tepat, ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur saat memberikan amanat pada acara tersebut. Selanjutnya MenPANRB meminta kepada Kepala Daerah yang hadir dalam kesempatan ini, untuk memanfaatkan momentum reformasi birokrasi untuk memajukan daerahnya masing-masing dengan menciptakan pelayanan publik yang berkualitas dan profesional.
Pada kesempatan sebelumnya, Kepala LAN Dr. Adi Suryanto menyampaikan bahwa Nota Kesepahaman Bersama Pemkab/kot - LAN memiliki nilai strategis karena setiap unit kerja akan ikut terlibat aktif dalam pelaksanaannya. Selanjutnya Kepala LAN berharap Nota kesepahaman tidak terhenti pada kertas sebagai landasan hukum namun lebih jauh harus ditindaklanjuti dengan kerjasama-kerjasama untuk mendukung semangat perubahan yang lebih baik di tiap pemerintah daerah melalui kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam peningkatan kompetensi ASN serta pengembangan inovasi di bidang pelayanan publik. (kominfo)
