Perkembangan inisiatif smart city di Indonesia dalam satu dekade terakhir boleh dibilang berjalan lambat karena kurangnya kolaborasi antara pemerintah kota (pemkot) dan pemerintah pusat. Ada beberapa inisiatif smart city yang telah dilaksanakan oleh pemerintah kota maupun provinsi (local/regional). Banyak dari proyek smart city tersebut yang didanai oleh pemerintah provinsi (regional) maupun swasta.
Meski perkembangannya terbilang lambat, Indonesia telah berada di jalur yang tepat dalam pengembangan smart city. IDC memperkirakan di tahun 2016 ini akan ada berbagai peningkatan yang signifikan dalam proyek-proyek smart city di Indonesia. Di antara prediksi utama IDC tentang teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di tahun ini adalah pemerintah akan lebih serius dalam memanfaatkan TIK dan akan membentuk sebuah badan/organisasi/unit khusus berkaitan dengan hal tersebut. Menurut IDC, di tahun ini juga sebagian besar dari proyek smart city tersebut akan diselaraskan dan dimulai kembali di tahun 2017 secara besar-besaran.
Dari sudut pandang teknologi, pemerintah memiliki peluang di semua lini teknologi, terutama di telekomunikasi, broadband, Internet of Things (IoT), machine-to-machine (M2M), aplikasi mobile, e-commerce, dan digitalisasi. Sementara investasi terbesar akan datang dari perusahaan-perusahaan telekomunikasi.
Definisi Kota Pintar
Ada beberapa hal dalam definisi smart city menurut pengamatan IDC. Pertama, smart city merupakan suatu entitas terbatas dengan otoritas pemerintahan sendiri. Dan, smart city biasanya berada di tingkat lokal, bukan nasional, sehingga proyek smart city pun cenderung merupakan proyek perkotaan.
Hal lain adalah smart city mengimplementasikan seperangkat teknologi khusus atau spesifik untuk melakukan transformasi dan mencapai tujuan sosial ekonomi tertentu. Smart city juga merupakan ekosistem yang akan menciptakan keberlanjutan (sustainability) untuk meningkatkan kehidupan penduduk dan masyarakat.
Tantangan Bagi Indonesia
Peningkatan arus urbanisasi di Indonesia menarik minat warga domestik maupun internasional. Peluang bisnis dan kerja di Indonesia menjadi alasan utama perpindahan mereka. Belakangan, akibat urbanisasi yang cukup masif di berbagai kota di Indonesia, muncul sejumlah tantangan yang berkaitan dengan sustainability. Area perkotaan menjadi sangat maju sementara kawasan pedesaan menjadi ketinggalan. Ketidakseimbangan antarkota juga terjadi di Indonesia. Hanya satu atau dua kota saja yang sebenarnya secara finansial mampu menopang populasi yang ada.
Tantangan utama dari persoalan urbanisasi ini adalah kemacetan lalu lintas dan penipisan sumber daya energi. Infrastruktur transportasi di kota tidak mampu mengimbangi volume kendaraan yang ada. Jakarta bahkan dikenal sebagai salah satu kota dengan kemacetan terparah di dunia. Menurut perkiraan Badan Regulator Pelayanan Air Minum DKI Jakarta, sebanyak 39 persen air di Jakarta terbuang karena bocornya pipa-pipa air bersih di ibu kota. Kemudian tantangan lain datang berupa masalah keselamatan dan keamanan, kesehatan, pendidikan, dan sanitasi. Semua tantangan tersebut berdampak buruk terhadap produktivitas kota secara lokal maupun nasional, pertumbuhan ekonomi, lingkungan, dan kualitas hidup warga.
Inisiatif Smart City Indonesia
Untuk menanggulangi tantangan urbanisasi yang berkepanjangan di negara ini, pemerintah di beberapa kota di Indonesia meluncurkan inisiatif Smart City. Dari inisiatif ini diharapkan tercipta kota-kota pintar melalui penerapan solusi berbasis teknologi yang dapat membantu menyelesaikan tantangan operasional pemerintah kota dalam berbagai bidang.
Beberapa inisiatif telah dilakukan oleh pemerintah kota maupun provinsi (local/regional) untuk merealisasikan rencana Smart City Indonesia. Namun dalam perjalanannya, kolaborasi antarbadan pemerintahan dinilai sangat kurang untuk mendorong pembangunan kota dan perencanaan proyek smart city, sebuah hasil observasi yang terlihat dalam minimnya kolaborasi antara pemerintah kota dan provinisi. Interaksi terjadi hanya antara pemerintah kota (local) dan pemangku kepentingan kota (city stakeholder). Sebagian besar proyek smart city di Indonesia diprakarsai oleh badan-badan milik pemerintah (local/regional) kota/provinsi (misalnya Telkom, Dinas Perhubungan, BPJS Kesehatan). Dan beberapa dari proyek tersebut, pendanaannya dilakukan secara terpisah. Misalnya, BPJS sebagai penyedia jaminan kesehatan bekerja sama dengan perusahaan asuransi karena terkait isu tertentu. Sementara pemerintah pusat tidak mengalokasikan dana yang cukup untuk mendorong inisiatif smart city.
Berdasarkan hasil observsi yang dilakukan IDC, sebenarnya ada banyak investasi teknologi canggih dalam inisiatif smart city di Indonesia. Teknologi-teknologi baru seperti Internet of Things (IoT), cognitive computing, dan solusi mobility dalam pengelolaan gedung, energy grid, dan perangkat pengelolan keselamatan, transportasi, dan kesehatan publik telah diimplementasikan.
Beberapa vendor teknologi telah berinvestasi pada solusi smart city, seperti IBM, Siemens, Huawei, dan Indosat. Sementara itu, perusahaan telekomunikasi dan penyedia layanan TI mulai memberi dukungan terhadap berbagai inisiatif tersebut. OTT player lokal, misalnya Qlue yang memfokuskan pada pelaporan dan pemantauan kondisi kota, juga telah hadir untuk mendukung pengembangan dan pembangunan smart city di Indonesia.
Kolaborasi dan Integrasi
Sebagian besar inisiatif smart city lahir dari kolaborasi antarentitas dalam pemerintah kota. Oleh karena itu ada peluang kerja sama atau kemitraan yang cukup signifikan bagi pemkot untuk bekerjasama dengan vendorkhususnya ketika dukungan dan ketertarikan penyedia teknologi serta services terhadap inisiatif smart city mulai terlihat. Satu peluang yang cukup menarik adalah solusi smart building atau gedung pintar. Inisiatif smart city dapat memanfaatkan kemampuan ekstensif dari berbagai vendor untuk meningkatkan kemampuan dan fungsi smart building.
Dengan mengkonsentrasikan diri pada inisiatif dengan skala yang lebih kecil, pemkot dapat secara bertahap menguji, memahami, dan mengasimilasi konsep dan prinsip sustainability serta pengelolaan efisiensi dari smart building. Begitu mereka telah memperoleh pemahaman yang memadai tentang implikasi strategis dan model operasional yang optimal, pemkot dapat mulai menerapkan hal yang sama di wilayah yurisdiksi yang lebih luas, misalnya di kecamatan, kelurahan, atau kota.
Inisiatif smart city dalam skala nasional akan menjadi sesuatu yang penting di masa depanterutama ketika dibutuhkan suatu integrasi nasional dan pengembangan lebih lanjut dari kota-kota pintar yang sudah ada. Para pemimpin di kota-kota pintar tingkat pemerintahan provinsi maupun kota (regional and local) harus terlibat dalam proses ini agar dapat memberi pengaruh dalam penyusunan strategi nasional dan menjadi bagian dari tim eksplorasi di badan-badan nasional terkait.
Sudev Bangah (Country Manager, IDC Indonesia & Filipina); Mevira Munindra (Sr. Market Analyst, IDC Indonesia) (rch/kominfo)
