Dengan demikian, upaya penanggulangan bencana hendaknya selalu mempertimbangkan dampak jangka panjang serta selalu menghormati gagasan dan kapasitas yang ada pada masyarakat dengan tujuan mengurangi kerentanan dalam jangka panjang dan meningkatkan kapasitas masyarakat.
Demikian disampaikan oleh drg. Sri Pangastuti, MPPM dari Deputi Bidang Perlindungan Perempuan Kementrian Pemberdayaan Perempuan di Gedung KPRI Bantul pada Sosialisasi Standar Nasional Penanggulangan Bencana yang Responsif Gender, pada Selasa (25/11).
Sri Pangastuti menambahkan perempuan Indonesia yang berjumlah 49,8 % dari jumlah penduduk di Indonesia merupakan asset, bukan beban. Untuk itu peran dan partisipasi perempuan dalam penanggulangan bencana menekankan pada kemampuan perempuan baik secara perorangan maupun kelompok untuk ikut serta dalam strategi penanggulangan bencana secara cepat yang meliputi bantuan kemanusiaan, rehabilitasi, rekonstruksi, dan mitigasi. Ataupun dalam strategi penanggulangan bencana secara bertahap yang meliputi peringatan dini, emergensi, bantuan kemanusiaan, rehabilitasi, mitigasi, dan bantuan persiapan.
Dengan keikutsertaan perempuan dalam strategi penanggulangan bencana ini diharapkan tidak ada lagi diskriminasi, dan dapat terakomodasinya kepentingan perempuan, harap Sri.
Sementara itu sebelumnya Bupati Bantul Idham Samawi dalam sambutannya yang dibacakan oleh Sekretasris Badan Kesejahteraan Keluarga dan Pemberdayaan Perempuan (BKKPP) Kabupaten Bantul Hamdani, SH mengemukakan bahwa kelompok perempuan bisa menjadi kunci untuk meminimalisir kerentanan karena perempuan lebih mengenali kondisi tempat tinggal dan sekitarnya.
"Informasi mengenai kondisi kerentanan lingkungan menjadi penting untuk diakomodasi dalam penyusunan analisa resiko dan upaya kesiapsiagaan bencana," katanya. (admin)
