Evaluasi implementasi PPKM Darurat dilakukan untuk meninjau perkembangan kasus COVID-19 di Jawa Tengah dan DIY di Gedung Induk Komplek Parasamya Bantul. Selasa (6/7/2021).
Kegiatan rapat koordinasi ini dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, Luhut Binsar Pandjaitan. Luhut menjelaskan kegiatan ini dilaksanakan untuk monitoring pelaksanaan PPKM Darurat untuk menurunkan mobilitas dan jumlah kasus COVID-19 di DIY dan Jateng yang masih termasuk dalam zona hitam dan merah. Target penurunan kasus yang ingin dicapai pemerintah sebanyak 50% selama PPKM berlangsung.
“ Pertemuan ini kita adakan untuk mengevaluasi dan laporan pelaksanaan PPKM Darurat yang sudah terlaksana. Target pemerintah selama PPKM Darurat ini, jumlah kasus dapat turun sebanyak 50%. Kita masih punya waktu 2-3 minggu untuk mencapai target ini. Karena menurunkan mobilitas masyarakat juga akan diikuti dengan penurunan kasus secara signifikan”, jelasnya.
Selama tiga hari PPKM Darurat, wilayah di DI Yogyakarta masih ditemukan beberapa kasus pelanggaran. Namun, kasus yang ditemukan relatif kecil. Kedepannya, penegasan aturan PPKM Darurat akan lebih diperketat dan tegas kepada masyarakat agar lonjakan kasus dapat ditekan.
Sementara itu, Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono X dalam laporannya mengatakan bahwa, saat ini di 27 rumah sakit daya tampung yang terpenuhi sudah mencapai 94,22%. Untuk menangani masalah ini, DIY sudah menyiapkan shelter dengan 927 bed yang belum terpakai. Sejak tanggal 3 Juli lalu hingga laporan ini disampaikan, jumlah kasus DIY mengalami penurunan. Sementara vaksinasi yang telah dilakukan sebanyak 1.192.380 dari target vaksinasi yang sebanyak 2.396.000.
“ Pelaksanaan hari ketiga ini masih ditemukan kasus,naun relatif kecil. Dari 27 RS yang ada, 94,22% sudah terpenuhi. Namun kami menyiapkan shelter sebanyak 927 bed dan belum terpakai. Kemudian untuk vaksinasi, kami menargetkan 2.396.000 dan sudah terealisasi 1.192.380”, ucapnya.
Pemerintah DIY juga berharap ketersediaan oksigen untuk dikoordinasikan lebih intens kembali dengan pemerintah pusat untuk mendapatkan supply yang cukup.
Sementara itu, Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, menyarankan kepada pemerintah beberapa alternatif solusi yang bisa dilakukan. Diantaranya adalah mengkonversi bed pasien yang awalnya bukan untuk pasien COVID-19 lalu dipergunakan untuk kasus ini, melakukan penambahan dari TNI dan melakukan telemedicine untuk pasien-pasien yang tidak perlu dirawat di rumah sakit dan melakukan konsultasi secara online, lalu bat akan dikirim secara teratur. Hal ini digunakan agar mengurangi jumlah pasien di rumah sakit.
“ Saran untuk RS ada tiga. Yaitu mengkonversi bed yang bukan untuk covid,menjadi untuk covid. Lalu ditambah milik TNI. dan yang terakhir dengan telemedicine untuk pasien isoman dan nanti akan dikirim obat. Jadi RS tidak penuh. Agar mengurangi pasien yang tidak perlu masuk RS,” pungkasnya.
