Di tengah gejolak masalah sampah yang terjadi akibat penutupan TPST Piyungan sejak Sabtu (5/07) kemarin, Pemerintah Kabupaten Bantul terus melakukan upaya untuk mengurai potensi masalah yang sebenarnya telah terjadi beberapa kali tersebut. Meskipun dari data yang ada, Kabupaten Bantul bukanlah penyumbang terbesar pembuangan sampah di TPST Piyungan, namun Pemerintah Kabupaten memiliki komitmen kuat untuk serius dalam penanganan sampah di wilayahnya.
Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih berkesempatan melihat secara langsung kondisi TPST Piyungan pasca kesepakatan dicapai oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan masyarakat Piyungan yang diikuti dengan pembukaan blokade pada Kamis pagi (12/05). Didampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Bupati berkeliling melihat kondisi TPST Piyungan terkini. Saujana, tumpukan sampah menggunung dengan para pekerja yang sibuk memindahkan sampah menggunakan alat-alat berat.
Bupati mengajak kepada seluruh elemen masyarakat Bantul untuk serius dalam penanganan sampah. Dimulai dengan pemilahan sampah dari rumah dan kemudian dilakukan pengelolaan lebih lanjut oleh padukuhan dan desa. Sampah yang sudah dipilah dari tingkat rumah tangga seperti kaca, kertas, plastik dan lain-lain dapat memiliki nilai ekonomi dengan disetor ke bank sampah yang saat ini jumlah sudah lebih dari 70 unit.
Berdasarkan Perbup Nomor 20 Tahun 2022 tentang Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (PPBMP), disebutkan bahwa ruang lingkup dan prioritas sasaran bantuan ini adalah untuk bidang lingkungan hidup, meliputi peningkatan kapasitas pengelolaan sampah rumah tangga, serta pembangunan atau pengadaan sarpras pengelolaan sampah rumah tangga.
“Kita mesti mampu melakukan yang terbaik dengan cara pemilahan sampah sejak dari rumah tangga dan sampah harus selesai di desa. Kabupaten Bantul telah mengalokasikan anggaran yang cukup besar agar kita dapat mengelola sampah dari rumah tangga”, tegas Abdul Halim.
