Komisi IV DPR-RI melakukan kunjungan ke Sentral Pengolahan Ikan di Pantai Depok, Parangtritis, Bantul pada hari Rabu (28/9). Kunjungan ini bertujuan untuk diskusi mengenai diversifikasi jenis usaha pengolahan ikan beserta perizinanya. Selain itu, kunjungan juga bermaksud untuk mengawal industri produk pengolahan ikan di Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya Kabupaten Bantul untuk lebih berkembang dengan standarisasi yang memadai.
Ir. Bayu Mukti Sasongka, M.Si., selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan DIY menyampaikan sesuai dengan visi misi Gubernur DIY untuk pemberdayaan kawasan selatan, maka sektor kelautan dan perikanan menjadi prioritas dalam membangun ekonomi baru di DIY.
"Dinas Kelautan dan Perikanan DIY Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta telah melakukan berbagai program pendidikan, penyuluhan, pembinaan kelompok pengolahan ikan, sehingga dengan ketersediaan produk pengolahan ikan yg terjamin mutu dan keamanan pangannya, maka semakin berdaya saing dan bernilai tambah produk tersebut,” ujarnya.
Selanjutnya, Alien Mus selaku Ketua Tim Komisi IV DPR-RI menyampaikan Komisi IV DPR-RI dan Plt. Direktorat Jenderal (Dirjen) Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan menambahkan akan bekerja sama dengan dinas-dinas, baik Badan Karantina, Badan Pengawas Obat dan Makanan, hingga Dinas Koperasi dan UMKM terkait untuk mempermudah pembuatan sertifikasi yang dibutuhkan dalam mengelola Unit Pengolahan Ikan (UPI) agar menaikkan daya saing produk.
"Kunjungan Kerja kami, merupakan kewajiban dari konstitusi dewan. Untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap program dan kebijakan pemerintah, antara lain untuk tujuan menyerap aspirasi mendengarkan penjelasan dan tentunya kami disini datang didampingi oleh Sekretariat Komisi IV DPR-RI, tenaga ahli, TV parlemen, serta mitra kerja Komisi IV DPR-RI. Kami melihat pertumbuhan sektor industri pengolahan ikan di DIY menjadi salah satu faktor penting yg menjadi penggerak perekonomian, mengingat sentra pengolahan ikan Mina Bahari 45 cukup dikenal produk pengalengannya." ujarnya.
Sementara itu Ir. Ishartini selaku Plt. Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan mengatakan bahwa ingin Up Scaling, dengan mengawinkan UKM dengan para investor dan membantu permodalan lewat BLU.
"Kami laporkan bahwa upaya untuk membesarkan industri perikanan ini merupakan hal yang menjadi prioritas di Kementrian Kelautan dan Perikanan. Kami mendorong semua Unit Pengolahan Ikan (UPI) memiliki sertifikasi. Karena dengan sertifikasi produk ini semua akan memiliki daya saing. Sertifikasi yang dimaksud adalah SKP (Sertifikasi Kelayakan Pengolahan). Beberapa UKM sudah kami bina sehingga kami mentargetkan lebih dari 1000 UKM bisa dibantu membuat SKP secara gratis. Hal ini juga menunjang kegiatan usaha, jadi segala proses perizinan kami bantu untuk mempermudah para ukm untuk mengembangkan usahanya. dan bisa menjadi contoh UPI yang lain," jelasnya.
