Jumlah warga dengan kemiskinan ekstrem di Bantul cukup memprihatinkan. Diungkap beberapa waktu lalu, sejumlah 27.510 orang di Bantul tercatat miskin ekstrem. Meskipun ada penurunan dibanding tahun sebelumnya, namun jumlahnya belum signifikan. Inilah salah satu PR bagi Pemerintah Kabupaten Bantul untuk segera diselesaikan demi mewujudkan visi yang diusung, mewujudkan masyarakat Bantul yang harmonis, sejahtera, dan berkeadilan.
Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih, menilai bahwa kejadian ini mengindikasikan belum maksimalnya pengalokasian anggaran untuk pendorong kegiatan ekonomi yang mampu mendongkrak kesejahteraan. "Kita harus evaluasi lagi program-program yang digulirkan pada masing-masing OPD, jika kegiatannya banyak namun belum mampu berdampak signifikan, lebih baik kegiatannya sedikit, dengan sumber pendanaan besar namun bisa membawa dampak," ujar Halim.
Dilihat dari perjalanannya, Pemerintah Kabupaten Bantul diakuinya sudah baik dalam pengelolaan anggaran, kinerja dan akuntabilitas, dibuktikan dengan prestasi yang diraih selama ini, namun Halim meminta capaian tersebut juga harus membawa dampak pada masyarakat, baik itu pengurangan penggangguran, pengurangan kemiskinan dan lain-lain. Hal tersebut membutuhkan kerjasama lintas sektor dan tidak bisa dibebankan psda satu OPD saja.
Upaya yang dikejar sebagai solusi dari masalah tersebut adalah melalui pembentukan Desa/Kalurahan Pamor Budaya. Kalurahan Pamor Budaya sendiri harus memiliki empat predikat sekaligus, yakni Kalurahan Budaya, Kalurahan Wisata, Kalurahan Prima, dan Kalurahan Preneur. Sampai dengan saat ini, terdapat empat kalurahan di Bantul yang dikembangkan menjadi Kalurahan Pamor Budaya, yakni Gilangharjo, Mulyodadi, Trimurti, dan Sriharjo.
Dalam FGD pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kalurahan Pamor Budaya, pada Senin (21/11/2022) di Hotel Ros-in, Halim berharap, kegiatan ini dapat diwujudkan dengan kerjasama yang baik lintas sektor, karena salah satu tujuan dari pembentukan Kalurahan Pamor Budaya adalah memeprkuat sistem kelembagaan dalam mengurangi krmiskinan, melalui ketahanan pangan, kewirausahaan, dan pariwisata. "Kolaborasi antar OPD adalah keniscayaan yang harus dilakukan, tidak boleh ada ada ego sektoral," tegas Halim.
Pihaknya juga menaruh harapan, panewu bersama jajarannya di kapanewon dapat mengambil peran besar untuk mewujudkan Kalurahan Pamor Budaya, sehingga masalah pengangguran dan kemiskinan dapat diselesaikan dengan satu tema besar pada program ini. (Am)
