Padat Karya merupakan program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang bertujuan untuk mengurangi pengangguran dengan memberikan lapangan kerja bagi masyarakat. Hal ini sesuai dengan undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang ketenagakerjaan dan peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2012 tentang perluasan kesempatan kerja.
Dalam laporan yang disampaikan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Bantul, Istirul Widilastuti, S.IP., MPA., di Dusun Sompok, Sriharjo, Kapanewon Imogiri, Senin (20/03/2023) menyampaikan bahwa pada TA 2023 ini, Disnakertrans menargetkan 355 titik padat karya yang terdiri dari 153 titik Padat Karya infrastruktur, 85 kegiatan padat karya bantuan keuangan khusus yang tersebar di 17 kapanewon dan 75 Kelurahan se-kabupaten Bantul dengan total penyerapan tenaga kerja lebih dari 12 ribu orang. Kegiatan Padat Karya Infrastruktur dilaksanakan serentak mulai tanggal 20 Maret 2023 selama 21 (dua puluh satu) hari kerja di lokasi Padat Karya APBD dan selama 20 (dua puluh) hari kerja di lokasi Padat Karya BKK.
"Kegiatan Padat Karya Infrastruktur TA 2023 diselenggarakan dalam bentuk pembangunan sarana fisik sederhana berupa cor blok, talud, drainase, jembatan dan irigasi," tutur Istirul.
Wakil Bupati Bantul Joko Purnomo yang juga ditemui dalam acara Pencanangan Program Padat Karya TA 2023 di Dusun Krajan, Poncosari, Kapanewon Srandakan memberikan apresiasinya kepada Tim Disnakertrans Bantul yang telah menyelenggarakan program padat karya ini. Ia menilai program padat karya ini merupakan kegiatan yang tepat untuk mengatasi masalah tenaga kerja, khususnya yang terdampak saat pandemi Covid-19 yang lalu.
"Program padat karya ini merupakan salah satu program yang menjadi prioritas bagi pemerintah DIY maupun Pemerintah Kabupaten Bantul karena dalam kegiatan ini melibatkan masyarakat sehingga masyarakat diberikan kewenangan untuk mengusulkan dan menentukan titik yang akan dibangun," ujar Joko.
"Selain itu, pembangunan infrastruktur tersebut dilaksanakan oleh masyarakat sekitar sehingga kualitas pembangunan diharapkan akan lebih baik karena nantinya masyarakat tersebutlah yang akan menggunakan fasilitas yang telah dibangun," tandasnya. (Ans)
