Kasus stunting atau anak dengan kondisi gagal tumbuh dan kurang gizi sering dikaitkan dengan kemiskinan. Namun pada kenyataannya, keluarga dengan kondisi ekonomi kurang mampu belum tentu memiliki anak stunting. Menurut penuturan Kepala BKKBN DIY, Sodiqin, jika keluarga dengan tingkat ekonomi mampu juga berpotensi memiliki anak dengan kondisi stunting. Hal ini disebabkan karena kesalahan pola asuh. Misalnya, anak dari keluarga mampu yang lebih sering dirawat oleh Asisten Rumah Tangga (ART) atau kakek dan neneknya yang tidak memiliki pemahaman gizi yang baik sehingga menyebabkan asupan gizi anak menjadi tidak maksimal sehingga terjadilah stunting.
Permasalahan stunting juga masih menjadi salah satu fokus Pemerintah Kabupaten Bantul. Sebagai komitmen Pemerintah Kabupaten Bantul dalam penanggulangan permasalahan stunting, dilakukan rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Bantul di Pendopo Rumah Dinas Bupati Trirenggo, Bantul, pada Kamis (9/11/2023).
Berdasarkan survei status gizi Indonesia (SSGI), angka prevalensi stunting Kabupaten Bantul tahun 2021 mencapai 19,1. Kemudian tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 14,9. Angka ini hampir memenuhi target prevalensi stunting nasional tahun 2024 yakni 14 persen. Meski begitu, Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih, dalam sambutannya berharap angka prevalensi stunting di Kabupaten Bantul dapat mencapai angka di bawah dua digit.
“Stunting itu merupakan musuh negara paling berat. Angka stunting masih cukup tinggi di Kabupaten Bantul. Tahun 2024-2025 angka stunting harus dibawah dua digit sehingga kita akan memperbaiki kinerja penurunan stunting,” tutur Bupati.
Lebih lanjut, Bupati berharap seluruh pihak dapat saling bekerja sama melakukan langkah-langkah untuk menurunkan angka stunting. Melalui pemberian makanan tambahan kepada ibu hamil dan anak. Ia juga berpesan agar program anggaran 50 juta rupiah yang diberikan di tiap padukuhan dapat dioptimalkan untuk Posyandu guna menurunkan angka stunting.
“Penanganan stunting harus lebih fokus kepada kelompok-kelompok yang rentan melahirkan anak stunting. Dalam hal ini pengoptimalan peran Posyandu diperlukan,” imbuhnya. (Fza)