Guna memastikan ketersediaan bahan pokok jelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru 2025, Tim Pengendali Inflasi (TPID) DIY bersama TPID Kabupaten Bantul melaksanakan pantauan komoditas beras, LPG dan daging ayam di Kabupaten Bantul, Kamis pagi (5/12/2024).
Kepala Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Sekretariat Daerah DIY, Yuna Pancawati, mengatakan, pada hari ketiga pemantauan bahan pokok di Kabupaten Bantul, TPID DIY tidak melakukannya di pasar-pasar. Kegiatan pemantauan kali ini dilakukan di tiga lokasi yakni, komoditas beras di UD Sudimoro Sewon, Pangkalan LPG H. Suyanto di Pleret, dan CV. Putra Haidar Broiler Rumah Pemotongan Ayam (RPA) di Wirokerten, Banguntapan.
“Hasil pantauan beras baik itu premium, medium, dan bulog, tidak mengalami perubahan harga dibandingkan minggu sebelumnya. Beras memiliki surplus sebesar 17.948 ton. Artinya kondisi aman. Daging ayam dan telur ayam juga memiliki surplus signifikan, masing-masing sebesar 375 ton dan 529 ton. Kuota LPG 3 kg tahun 2024 di Kabupaten Bantul sebesar 36.022 MT. Realisasi sampai dengan bulan September 2024 sebesar 29.041,68 MT. Dari hasil pantauan ketersediaan LPG 3 kg cukup dan harga terjangkau di masyarakat,“ terang Yuna Pancawati.
Jelang Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 ini, harga bahan pokok di Kabupaten Bantul menunjukkan tren campuran. Beberapa komoditas pangan strategis, seperti beras dan minyak goreng, menunjukkan stabilitas harga, mengindikasikan efektivitas distribusi dan ketersediaan pasokan.
“Namun, kenaikan pada komoditas seperti cabai, tomat, dan bawang putih bisa memengaruhi daya beli masyarakat, terutama untuk kebutuhan konsumsi harian," ungkap Yuna Pancawati.
Sementara, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Bantul, Fenty Yusdayati, mengatakan, surplus ketersediaan pangan pada mayoritas komoditas utama memberikan sinyal positif terhadap pengendalian harga dalam beberapa minggu ke depan.
“Akan tetapi, distribusi harus terus dipantau agar tidak terjadi penimbunan yang berpotensi memperburuk inflasi musiman. Pemerintah daerah diharapkan melanjutkan operasi pasar untuk memastikan keterjangkauan harga bagi masyarakat," ucapnya.
Jika diperlukan, intervensi tambahan seperti subsidi atau pengendalian distribusi dapat dilakukan untuk mengatasi gejolak harga pada komoditas yang rentan. (Rch)
